Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan posisi partainya sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Guntur, PDIP saat ini berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Amanat Rakernas V Mei 2024, posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan, tapi kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tapi kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol," kata Guntur, ketika dihubungi, Minggu (23/2).
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
"Ada adagium klasik dari Lord Acton, 'power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely'. Kekuasaan tanpa checks and balances akan melahirkan absolutisme," katanya.
Lebih lanjut, Guntur menyebut langkah PDIP berikutnya akan ditentukan pada Kongres partai yang rencananya digelar April 2025.
"Sejak Rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini, kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti," katanya.(Faj/P-3)
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved