Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SIKAP PDI Perjuangan yang bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meski tidak mengirimkan anggota sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, dinilai menghawatirkan. Pasalanya, sikap itu semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berjalan tanpa oposisi.
Bahkan, PDI Perjuangan sendiri menyebut tidak mengenal istilah oposisi. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bentuk dari soft politc atau politik halus yang dijalankan.
Berkaca dari penegakan hukum terhadap kader PDI Perjuangan, mulai dari pemanggilan Ahok sampai Yasonna Laoly sebagai saksi, hingga penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, langkah yang diambil PDI Perjuangan itu dinilai Pangi masuk akal.
Kendati demikian, keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan justru disayangkan. Sebab, pemerintahan berjalan nyaris tanpa oposan politik. Padahal, PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang dikhawatirkan nanti, masa depan oposisi ini enggak ada lagi eksistensinya. Karena kalau jadi oposisi, ya kasus hukumnya diaktivasi lagi. Kasus-kasus hukum, ketika dia lagi berkuasa, tidak tersentuh, tapi ketika sudah tidak berkuasa, mulai tuh diperiksa bolak-balik," kata Pangi kepada Media Indonesia, Sabtu (11/1).
Oleh karena itu, Pangi menilai sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo dinilai sebagai jalan tengah untuk menyelamatkan para kadernya. Namun, posisi PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga sekaligus menjadi refleksi atas langkah politik partai lain selanjutnya.
"Kalau nanti juga mereka tidak lagi berkuasa, menteri-menteri mereka yang bermasalah yang hari ini, kasus-kasusnya akan diaktifkan lagi. Ini kan hanya sementara aja," pungkas Pangi. (J-2)
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) membahas mengenai rencana mendirikan perkampungan haji
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyerukan perdamaian di Gaza, Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyepakati sejumlah kerja sama strategis
pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved