Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SIKAP PDI Perjuangan yang bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meski tidak mengirimkan anggota sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, dinilai menghawatirkan. Pasalanya, sikap itu semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berjalan tanpa oposisi.
Bahkan, PDI Perjuangan sendiri menyebut tidak mengenal istilah oposisi. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bentuk dari soft politc atau politik halus yang dijalankan.
Berkaca dari penegakan hukum terhadap kader PDI Perjuangan, mulai dari pemanggilan Ahok sampai Yasonna Laoly sebagai saksi, hingga penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, langkah yang diambil PDI Perjuangan itu dinilai Pangi masuk akal.
Kendati demikian, keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan justru disayangkan. Sebab, pemerintahan berjalan nyaris tanpa oposan politik. Padahal, PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang dikhawatirkan nanti, masa depan oposisi ini enggak ada lagi eksistensinya. Karena kalau jadi oposisi, ya kasus hukumnya diaktivasi lagi. Kasus-kasus hukum, ketika dia lagi berkuasa, tidak tersentuh, tapi ketika sudah tidak berkuasa, mulai tuh diperiksa bolak-balik," kata Pangi kepada Media Indonesia, Sabtu (11/1).
Oleh karena itu, Pangi menilai sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo dinilai sebagai jalan tengah untuk menyelamatkan para kadernya. Namun, posisi PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga sekaligus menjadi refleksi atas langkah politik partai lain selanjutnya.
"Kalau nanti juga mereka tidak lagi berkuasa, menteri-menteri mereka yang bermasalah yang hari ini, kasus-kasusnya akan diaktifkan lagi. Ini kan hanya sementara aja," pungkas Pangi. (J-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved