Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP PDI Perjuangan yang bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meski tidak mengirimkan anggota sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, dinilai menghawatirkan. Pasalanya, sikap itu semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berjalan tanpa oposisi.
Bahkan, PDI Perjuangan sendiri menyebut tidak mengenal istilah oposisi. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bentuk dari soft politc atau politik halus yang dijalankan.
Berkaca dari penegakan hukum terhadap kader PDI Perjuangan, mulai dari pemanggilan Ahok sampai Yasonna Laoly sebagai saksi, hingga penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, langkah yang diambil PDI Perjuangan itu dinilai Pangi masuk akal.
Kendati demikian, keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan justru disayangkan. Sebab, pemerintahan berjalan nyaris tanpa oposan politik. Padahal, PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang dikhawatirkan nanti, masa depan oposisi ini enggak ada lagi eksistensinya. Karena kalau jadi oposisi, ya kasus hukumnya diaktivasi lagi. Kasus-kasus hukum, ketika dia lagi berkuasa, tidak tersentuh, tapi ketika sudah tidak berkuasa, mulai tuh diperiksa bolak-balik," kata Pangi kepada Media Indonesia, Sabtu (11/1).
Oleh karena itu, Pangi menilai sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo dinilai sebagai jalan tengah untuk menyelamatkan para kadernya. Namun, posisi PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga sekaligus menjadi refleksi atas langkah politik partai lain selanjutnya.
"Kalau nanti juga mereka tidak lagi berkuasa, menteri-menteri mereka yang bermasalah yang hari ini, kasus-kasusnya akan diaktifkan lagi. Ini kan hanya sementara aja," pungkas Pangi. (J-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved