Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
SIKAP PDI Perjuangan yang bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meski tidak mengirimkan anggota sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, dinilai menghawatirkan. Pasalanya, sikap itu semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berjalan tanpa oposisi.
Bahkan, PDI Perjuangan sendiri menyebut tidak mengenal istilah oposisi. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bentuk dari soft politc atau politik halus yang dijalankan.
Berkaca dari penegakan hukum terhadap kader PDI Perjuangan, mulai dari pemanggilan Ahok sampai Yasonna Laoly sebagai saksi, hingga penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, langkah yang diambil PDI Perjuangan itu dinilai Pangi masuk akal.
Kendati demikian, keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan justru disayangkan. Sebab, pemerintahan berjalan nyaris tanpa oposan politik. Padahal, PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang dikhawatirkan nanti, masa depan oposisi ini enggak ada lagi eksistensinya. Karena kalau jadi oposisi, ya kasus hukumnya diaktivasi lagi. Kasus-kasus hukum, ketika dia lagi berkuasa, tidak tersentuh, tapi ketika sudah tidak berkuasa, mulai tuh diperiksa bolak-balik," kata Pangi kepada Media Indonesia, Sabtu (11/1).
Oleh karena itu, Pangi menilai sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo dinilai sebagai jalan tengah untuk menyelamatkan para kadernya. Namun, posisi PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga sekaligus menjadi refleksi atas langkah politik partai lain selanjutnya.
"Kalau nanti juga mereka tidak lagi berkuasa, menteri-menteri mereka yang bermasalah yang hari ini, kasus-kasusnya akan diaktifkan lagi. Ini kan hanya sementara aja," pungkas Pangi. (J-2)
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi, Adipurna kepada Presiden Republik Peru.
Lima purnawirawan TNI, yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, (Alm) Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah.
Prada Lucky, yang baru dua bulan berdinas sebagai prajurit TNI AD, merupakan anak Sersan Mayor (Serma) Kristian Namo, prajurit TNI aktif yang berdinas di Komando Distrik Militer, di NTT.
Dalam situasi seperti itu, lanjut Fahmi, jabatan Wakil Panglima menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan manajemen strategis.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved