Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIADAAN perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, dinilai sebagai sinyalemen kuat bahwa partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri bakal berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, koalisi yang dibentuk Prabowo nanti bakal gemuk dan bersifat lintas ideologi yang terdiri dari nasionalis dan Islam maupun lintas tokoh yang pro maupun kontra terhadap pemerintahannya.
"Koalisi dibangun secara pragmatis ditentukan oleh besaran pembagian akses terhadap kekayaan negara," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (24/4).
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
Reni berpendapat, lobi politik yang dilakukan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar seperti NasDem maupun PPP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md bakal mengarah masuk ke pemerintahan.
Sementara, PDI Perjuangan bakal menjadi oposan meski di belakang layar tetap mendukung Prabowo.
Menurut Reni, itu disebabkan nihilnya catatan sejarah buruk antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Publik Ingin Ada Penyeimbang Pemerintahan
"Bahkan beliau yang memberikan karpet merah untuk Prabowo pulang dari Jordania selesai pengasingan 1998. Dan pertarungan 03 (Ganjar-Mahfud) sebenarnya dengn anaknya Jokowi, bukan dengan Prabowo," terangnya.
Pengajar ilmu politik pada Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebut ketidakhadiran Ganjar-Mahfud dalam rapat pelno penetapan calon terpilih di KPU merupakan, 'Sinyal kuat bagi pilihan politik PDIP untuk mengambil langkah oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran'.
Sekretaris Janderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi yang hadir ke KPU hari ini berharap dalam waktu dekat pihaknya dapat bertemu dengan Prabowo. Namun, ia menyebut belum ada janji yang dibuat ihwal pertemuan tersebut.
"Kita akan rapat di internal dulu. Kita mau ke NasDem kita mau ke PKB," kata Aboe. (Tri)
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved