Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETIADAAN perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, dinilai sebagai sinyalemen kuat bahwa partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri bakal berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, koalisi yang dibentuk Prabowo nanti bakal gemuk dan bersifat lintas ideologi yang terdiri dari nasionalis dan Islam maupun lintas tokoh yang pro maupun kontra terhadap pemerintahannya.
"Koalisi dibangun secara pragmatis ditentukan oleh besaran pembagian akses terhadap kekayaan negara," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (24/4).
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
Reni berpendapat, lobi politik yang dilakukan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar seperti NasDem maupun PPP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md bakal mengarah masuk ke pemerintahan.
Sementara, PDI Perjuangan bakal menjadi oposan meski di belakang layar tetap mendukung Prabowo.
Menurut Reni, itu disebabkan nihilnya catatan sejarah buruk antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Publik Ingin Ada Penyeimbang Pemerintahan
"Bahkan beliau yang memberikan karpet merah untuk Prabowo pulang dari Jordania selesai pengasingan 1998. Dan pertarungan 03 (Ganjar-Mahfud) sebenarnya dengn anaknya Jokowi, bukan dengan Prabowo," terangnya.
Pengajar ilmu politik pada Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebut ketidakhadiran Ganjar-Mahfud dalam rapat pelno penetapan calon terpilih di KPU merupakan, 'Sinyal kuat bagi pilihan politik PDIP untuk mengambil langkah oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran'.
Sekretaris Janderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi yang hadir ke KPU hari ini berharap dalam waktu dekat pihaknya dapat bertemu dengan Prabowo. Namun, ia menyebut belum ada janji yang dibuat ihwal pertemuan tersebut.
"Kita akan rapat di internal dulu. Kita mau ke NasDem kita mau ke PKB," kata Aboe. (Tri)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved