Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai upaya presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai bergabung ke pemerintahan akan ditolak oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sikap konsistensi sang ketua umum dalam mengkritik kecurangan tahapan pemilu 2024 jadi faktor PDIP tidak akan bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
"Dari sikap ketegasan Bu Megawati menyikapi perselisihan hasil suara di Mahkamah Konstitusi. Dengan kritik yang disampaikan banyak sekali mulai dari abuse of power lalu juga menyinggung etika. Itu sikap penegasan luar biasa dari Megawati," kata Nyarwi saat dihubungi, Selasa (16/4).
Menurutnya, kritik itu juga bagian dari suara basis pemilih PDIP di akar rumput. Nyarwi justru melihat terlalu beresiko jika PDIP bergabung ke pemerintahan karena bisa ditinggal basis pemilihnya.
Baca juga : Prabowo Disarankan Minta Izin ke Megawati untuk Pinang Gibran jadi Cawapres
"Sangat beresiko kalau PDIP atas nama kompromi dengan narasi baik sekalipun, misalnya atas dasar gotong royong dan pembangunan bangsa kemudian meninggalkan basis pendukungnya. Saya kira PDIP tidak akan mengambil resiko seperti itu," jelasnya.
Meskipun ada hubungan baik antara Prabowo dan Megawati, Nyarwi justru melihat PDIP akan menentukan konsistensinya bisa tetap berada di luar pemerintahan.
"Tidak ada masalah PDIP dengan Gerindra, lalu Prabowo dan Megawati. Tapi politik tidak melihat relasi personal saja, tapi harus mempertimbangkan kecenderungan basis pemilih dan orientasi ideologi," jelasnya.
Nyarwi menilai upaya Prabowo untuk meniadakan oposisi dengan merangkul semua partai politik bisa mematikan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang jadi penyeimbang kebijakan.
"Dan PDIP sekarang menemukan momentum untuk menunjukan orientasikan dirinya. Publik masih berharap ada entitas politik yang juga berjalan di luar pemerintahan yang jadi penyeimbang," jelasnya. (Mal/Z-7)
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved