Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENGAMAT Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai upaya presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai bergabung ke pemerintahan akan ditolak oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sikap konsistensi sang ketua umum dalam mengkritik kecurangan tahapan pemilu 2024 jadi faktor PDIP tidak akan bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
"Dari sikap ketegasan Bu Megawati menyikapi perselisihan hasil suara di Mahkamah Konstitusi. Dengan kritik yang disampaikan banyak sekali mulai dari abuse of power lalu juga menyinggung etika. Itu sikap penegasan luar biasa dari Megawati," kata Nyarwi saat dihubungi, Selasa (16/4).
Menurutnya, kritik itu juga bagian dari suara basis pemilih PDIP di akar rumput. Nyarwi justru melihat terlalu beresiko jika PDIP bergabung ke pemerintahan karena bisa ditinggal basis pemilihnya.
Baca juga : Prabowo Disarankan Minta Izin ke Megawati untuk Pinang Gibran jadi Cawapres
"Sangat beresiko kalau PDIP atas nama kompromi dengan narasi baik sekalipun, misalnya atas dasar gotong royong dan pembangunan bangsa kemudian meninggalkan basis pendukungnya. Saya kira PDIP tidak akan mengambil resiko seperti itu," jelasnya.
Meskipun ada hubungan baik antara Prabowo dan Megawati, Nyarwi justru melihat PDIP akan menentukan konsistensinya bisa tetap berada di luar pemerintahan.
"Tidak ada masalah PDIP dengan Gerindra, lalu Prabowo dan Megawati. Tapi politik tidak melihat relasi personal saja, tapi harus mempertimbangkan kecenderungan basis pemilih dan orientasi ideologi," jelasnya.
Nyarwi menilai upaya Prabowo untuk meniadakan oposisi dengan merangkul semua partai politik bisa mematikan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang jadi penyeimbang kebijakan.
"Dan PDIP sekarang menemukan momentum untuk menunjukan orientasikan dirinya. Publik masih berharap ada entitas politik yang juga berjalan di luar pemerintahan yang jadi penyeimbang," jelasnya. (Mal/Z-7)
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai sudah berhasil menunjukkan keseriusan alam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved