Headline

Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.

Pengamat UI: Mediasi RI dalam Konflik Israel-AS-Iran Dinilai Tidak Rasional

Ferdian Ananda Majni
03/3/2026 13:50
Pengamat UI: Mediasi RI dalam Konflik Israel-AS-Iran Dinilai Tidak Rasional
Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

RENCANA Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam konflik segitiga antara Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran mendapat kritik tajam. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, menilai langkah tersebut tidak realistis dan justru berpotensi merugikan posisi tawar Indonesia di panggung dunia.

Kritik ini merespons kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk bertolak ke Teheran guna memediasi ketegangan, asalkan semua pihak memberikan persetujuan. Namun, menurut Suzie, benturan kepentingan global saat ini terlalu kompleks untuk ditembus oleh diplomasi Indonesia.

Mengapa Mediasi Dinilai Tidak Realistis?

Suzie menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi upaya mediasi. Israel, menurutnya, tengah berkejaran dengan waktu di tengah pergeseran opini publik masyarakat Amerika Serikat yang mulai kritis terhadap ideologi Zionisme.

"Sangat tidak rasional karena Israel sedang memburu waktu di saat rakyat Amerika sudah terbuka pemikirannya tentang bahaya Zionisme pada negeri mereka," kata Suzie saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Benturan Kepentingan dan Pengaruh Washington

Efektivitas mediasi juga diragukan karena adanya ketimpangan pengaruh di Washington. Suzie menyoroti bagaimana salah satu pihak merasa sangat diuntungkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini yang cenderung mudah dipengaruhi untuk memberikan pembelaan tanpa syarat.

Ia bahkan menyinggung dinamika politik domestik AS, termasuk isu sensitif seperti Epstein file yang ia nilai dapat memengaruhi posisi tokoh politik seperti Donald Trump. Dalam pandangannya, Israel tidak akan menunggu proses mediasi karena fokus pada ambisi superioritas jangka panjang untuk mewujudkan "Israel Raya".

Hierarki Kekuasaan Global: Posisi Indonesia

Dalam analisisnya, Suzie membagi struktur kekuatan dunia ke dalam tiga lapisan hierarkis. Ia menempatkan Indonesia pada posisi ketiga, yang berarti memiliki ruang gerak terbatas dalam menentukan arah politik global yang didominasi negara adidaya.

"Kalau Indonesia sekadar berkedudukan dalam kategori ketiga, yang bisa dilakukan hanyalah menjadi kepanjangan tangan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan West Bank," tegasnya.

Risiko Penurunan Martabat Bangsa

Jika Indonesia tetap memaksakan peran sebagai mediator tanpa kapasitas kekuatan yang setara, Suzie memperingatkan adanya risiko penurunan martabat nasional. Ia mengibaratkan langkah ini seperti "pungguk merindukan bulan".

Ia juga menyoroti adanya faktor persepsi rasial dalam politik global yang seringkali membuat inisiatif dari negara berkembang dipandang sebelah mata oleh kekuatan besar yang menurutnya saat ini tengah dipengaruhi agenda tertentu di Timur Tengah.

"Adalah absurd negara lemah berpretensi seperti negara yang mampu berinteraksi secara setara. Indonesia seyogyanya tidak memberi presidennya untuk merendahkan martabat negeri dengan secara nyata berfantasi sebagai negara yang unggul," lanjut Suzie.

Solusi: Konsistensi dan Kesejahteraan Rakyat

Daripada mengejar legitimasi internasional melalui mediasi yang dianggap tidak masuk akal, Suzie menyarankan agar pemerintah fokus pada stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya logika perdagangan internasional untuk menjaga perdamaian.

Suzie menutup dengan mengingatkan agar kepemimpinan nasional tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian (prudence) dan tidak terjebak dalam kebijakan yang bersifat erratic atau berubah-ubah di tengah ketidakpastian global. (Fer/I-1)

Catatan Redaksi: Analisis ini merupakan perspektif akademis mengenai posisi geopolitik Indonesia dalam merespons dinamika konflik di Timur Tengah tahun 2026.

FAQ: Pertanyaan Terkait Mediasi RI

  • Mengapa Indonesia ingin memediasi konflik Israel-Iran? Indonesia ingin berperan aktif dalam perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi, namun langkah ini dinilai pengamat harus sesuai dengan kapasitas riil.
  • Apa tantangan terbesar Indonesia sebagai mediator? Ketidakhadiran hubungan diplomatik dengan Israel dan posisi Indonesia dalam hierarki politik global.
  • Apa saran pengamat untuk kebijakan luar negeri RI? Fokus pada penguatan ekonomi domestik dan diplomasi yang lebih realistis serta bermartabat.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya