8 Dekade Demokrasi Berjalan, Hubungan Partai Politik dan Konstituen Semakin Memburuk

MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk. 

Analis politik keamanan sekaligus peneliti Laboratorium 2045, Omar Farizi Wonggo mengatakan di tingkat akar rumput (konstituen), partai politik dinilai masih sulit menggunakan pendidikan politik untuk menarik dan memengaruhi masyarakat. 

Baca juga : Pragmatisme Partai Politik Ancam Demokrasi

Hal ini katanya, mengindikasikan adanya masalah dalam strategi komunikasi, relevansi konten pendidikan politik, dan kemampuan infrastruktur partai dalam menjangkau serta melibatkan pemilih secara efektif.

“Kalau dilihat dari data budaya politik di Indonesia, itu masih cenderung rendah dibandingkan budaya politik dari negara lain,” jelasnya dalam seminar Nasional Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (20/8). 

Selain itu, Omar menyoroti permasalahan internal partai politik di mana kantor pusat (DPP) partai tidak mampu menetapkan dan mengimplementasikan arah kebijakan yang seragam serta mengoordinasikan anggotanya secara efektif. 

Baca juga : Akademisi Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Seperti Kotak Pandora

“Hal Ini berimplikasi pada ketidakjelasan visi, lemahnya disiplin internal, dan potensi terjadinya konflik antar kader yang dapat menghambat kinerja partai secara keseluruhan,” tuturnya.

Kualitas Pelembagaan Partai Politik

Omar juga menjelaskan kualitas pelembagaan partai politik di Indonesia yang cenderung tinggi bukan didasari pada kuatnya basis konstituen melainkan karena didukung oleh peran dominan regulasi dan panjangnya sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. 

“Kita melihat pelembagaan dari partai politik yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan Indonesia cenderung menggunakan pelembagaan yang secara cepat melalui regulasi dan kelembagaan dari pemerintah,” ungkapnya.

Menurutnya, regulasi dapat meningkatkan struktur dan fungsi partai sehingga pelembagaan partai menjadi sangat terstruktur dan tunduk pada arahan pemerintah.

“Sehingga partai-partai politik diharuskan untuk mengikuti prasyarat-prasyarat yang dikehendaki oleh pemerintah agar diperbolehkan untuk berdiri dan beraktivitas,” jelasnya. 

Kendati partai politik memiliki struktur kelembagaan yang cukup baik, Omar menyebut kemampuan partai untuk terhubung (berjejaring) dengan konstituen belum efektif. Menurutnya, ini memperlihatkan kesenjangan komunikasi dan interaksi antara partai dan masyarakat yang mereka wakili. 

“Dari indeks kelembagaan partai yang ada, yang paling terpukul adalah indikator jejaring partai politik. Hal itu merefleksikan antara hubungan partai politik dengan konstituennya belum berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat cukup menurun di masa demokrasi terpimpin dan kemudian berlanjut hingga masa pasca reformasi,” katanya. (Dev/M-3)