Warga Depok Turut Serta Mengawal Program Prabowo

SEJUMLAH elemen masyarakat di Kota Depok yang terdiri dari Ormas, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan jurnalis, berkumpul dan menghasilkan inisiatif membentuk organisasi masyarakat (Ormas) yang bertujuan mengawal kebijakan pemerintah. Nama gerakan tersebut ialah, Gerakan Depok Bersatu (GEDOR). 

Direktur Hubungan Masyarakat GEDOR, Eman Sutriadi, menyampaikan silaturahmi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai elemen masyarakat. Hadir dalam pertemuan tersebut para Ketua Ormas, Ketua LSM, Aktivis, dan Jurnalis antara lain. Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun kedepan. 

“Pada kesempatan silaturahmi tersebut, akhirnya tercetus ide untuk mendirikan wadah perkumpulan untuk menyatukan elemen gerakan dalam rangka menyambut tahun anggaran baru dan kepemimpinan Wali Kota Depok yang baru. Sebagai fungsi kontrol sosial dari elemen masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan serta arah politik ke depannya,” katanya, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Minggu (22/12). 

Baca juga : Evaluasi dan Pastikan PSN Pro Rakyat

Organisasi ini dipimpin oleh Azizah Azis sebagai Ketua Umum, didampingi Wakil Ketua Nuryadi. Sekretaris GEDOR dijabat oleh Tora Torben Rando, sementara Rasikin sebagai Wakil Sekretaris. Struktur lainnya meliputi Aldi dan Reggie sebagai Bendahara, Eman Sutriadi dan Wawan Real di bidang Humas, serta Dimas, Cak Anton, dan Raymond sebagai Satgas.

Bidang Sosial Keagamaan dikoordinatori oleh Wan Salim. Selain melakukan pengawasan terhadap kebijakan, dalam waktu dekat, GEDOR akan memulai berbagai kegiatan sosial, seni, dan budaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. 

Selain itu, GEDOR juga berencana mengadakan syukuran kantor sekretariat di Pondok Terong, Cipayung, serta menggelar rapat kerja seluruh pengurus. “Pembentukan GEDOR ini diharapkan menjadi wadah bagi elemen masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan arah politik ke depan sejalan dengan kepentingan masyarakat luas,” tandasnya. (Ykb/I-2)