Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES demokrasi yang tidak sehat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal memengaruhi kualitas pemerintahan berikutnya. Calon pemimpin yang ogah berkontestasi secara adil dan beradab bakal melahirkan sistem yang kian memburuk.
"Bukan tidak mungkin kita mendapati pemerintahan yang mirip bebek lumpuh. Karena ada dan hidup, tapi tidak banyak melakukan hal yang memberi kemanfaatan bagi publik," kata analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.
Arif mengatakan kekhawatiran itu terlihat dari menteri-menteri yang terlibat kontestasi. Misalnya bakal calon presiden Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca juga : Poltracking: Pasangan Anies-Muhaimin Berpotensi Rebound
"Sekian waktu lalu Pak Mahfud bilang kalau berkampanye ada dua, antara cuti atau ambil waktu di hari libur. Artinya pasti mendapati pemerintahan yang miring," ujar dia.
Faktor lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang kini mendapat kursi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menurut Formappi, posisi Menkominfo strategis lantaran bisa mengawasi lalu lintas percakapan di media sosial.
Baca juga : Kapolri Sebut Gangguan Keamanan Usai Pemilu 2024 Terkendali
"Saya harus ingatkan Pak Budi Arie untuk tetap netral dan data-data Kominfo tidak pantas dijadikan upaya pemenangan calon siapapun," tegas Arif.
Arif juga menyinggung cuitan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni di platform X beberapa waktu lalu. Cuitan itu berisi "Selamat PAGI —Selamat Prabowo Gibran. Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan sertipikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat. Semoga PAGI kawan-kawan semua penuh berkah."
Unggahan itu dituding mengampanyekan pasangan tertentu. Padahal, Juli hendak menunaikan tugas negara. (MGN/Z-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved