Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PROSES demokrasi yang tidak sehat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal memengaruhi kualitas pemerintahan berikutnya. Calon pemimpin yang ogah berkontestasi secara adil dan beradab bakal melahirkan sistem yang kian memburuk.
"Bukan tidak mungkin kita mendapati pemerintahan yang mirip bebek lumpuh. Karena ada dan hidup, tapi tidak banyak melakukan hal yang memberi kemanfaatan bagi publik," kata analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.
Arif mengatakan kekhawatiran itu terlihat dari menteri-menteri yang terlibat kontestasi. Misalnya bakal calon presiden Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca juga : Poltracking: Pasangan Anies-Muhaimin Berpotensi Rebound
"Sekian waktu lalu Pak Mahfud bilang kalau berkampanye ada dua, antara cuti atau ambil waktu di hari libur. Artinya pasti mendapati pemerintahan yang miring," ujar dia.
Faktor lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang kini mendapat kursi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menurut Formappi, posisi Menkominfo strategis lantaran bisa mengawasi lalu lintas percakapan di media sosial.
Baca juga : Kapolri Sebut Gangguan Keamanan Usai Pemilu 2024 Terkendali
"Saya harus ingatkan Pak Budi Arie untuk tetap netral dan data-data Kominfo tidak pantas dijadikan upaya pemenangan calon siapapun," tegas Arif.
Arif juga menyinggung cuitan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni di platform X beberapa waktu lalu. Cuitan itu berisi "Selamat PAGI —Selamat Prabowo Gibran. Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan sertipikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat. Semoga PAGI kawan-kawan semua penuh berkah."
Unggahan itu dituding mengampanyekan pasangan tertentu. Padahal, Juli hendak menunaikan tugas negara. (MGN/Z-4)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved