Pengamat: Pembegalan Hukum oleh Kekuasaan Bertentangan dengan Nafas Pancasila

DALAM acara bedah buku "Merahnya Ajaran Bung Karno" yang diselenggarakan Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Jatim, pada Kamis (7/12/2023), Airlangga Pribadi Kusman, dosen dari Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga mengungkapkan kembali (rediscovery) dan mengkontekstualisasikan ajaran Bung Karno dalam konteks dinamika politik kontemporer Indonesia menuju 2024. 

Menurut Airlangga, Bung Karno bersama dengan Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Tan Malaka menegaskan sistem politik republik sebagai corak utama Indonesia Merdeka.

"Bahkan seperti yang ditegaskan oleh Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 menguraikan bahwa dengan corak sistem republik maka tidak memungkinkan seseorang yang menjadi Presiden kemudian otomatis diteruskan oleh anaknya menjadi kepala negara," jelas Airlngga.

Baca juga: TPDI Somasi Presiden Jokowi

"Sehubungan dengan kondisi sekarang, maka arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik (The Founders of Republic), " terangnya.

"Di mana keluarga khususnya anak dari presiden mendapatkan privilege (keistemewaan) melalui keputusan Mahkmah Konstitusi (MK) untuk memperoleh kesempatan menjadi wakil presiden," tegas Airlangga. 

Bertentangan dengan Nafas Pancasila

Alumnus Ph.D dari Murdoch University Australia menegaskan bahwa arah politik yang memperlihatkan menguatnya privilege (keistimewaan) dari keluarga pemimpin, bertentangan dengan nafas Pancasila seperti dikumandangkan oleh Bung Karno dalam lahirnya Pancasila.

"Beliau menyatakan bahwa Republik Indonesia yang akan dibangun jangan sampai mengagungkan satu orang, memberi kekuasaan pada satu golongan kaya maupun aristokrat. Namun Indonesia di mana negara ini adalah milik semua, semua untuk semua," paparnya. 

Baca juga: Dinasti Politik Jokowi Rakus Kekuasaan

Lontaran penyataan Soekarno ini, menurut Airlangga, menegaskan bahwa Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Soekarno berusaha membatasi kekuasaan karena itulah esensi dari republik.

"Sementara keistimewaan maupun pemanfaatan hukum bagi kepentingan kekuasaan yang tengah terjadi adalah pengingkaran terhadap prinsip republik sebagai esensi dari Pancasila," paparnya. 

Baca juga: Perlu Aturan Hukum untuk Hadapi Politik Dinasti

"Fenomena penciptaan politik dinasti melalui pemanfaatan institusi hukum ini juga memperlihatkan terjadinya krisis terhadap republik," ujar Airlangga.

"Kekuasaan tak terbatas akan menjadi ancaman bagi fase mutakhir dari pembajakan atas demokrasi, dan ditegaskan oleh Airlangga hal ini menjadi saat bagi warga negara untuk membela Republik dan membela demokrasi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik," tutur Airlangga. (RO/S-4)