Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWAPRES paslon 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa dirinya bersama capres Anies Baswedan memiliki komitmen yang sama terkait kebebasan berpendapat. Lantas, bila paslon Amin tersebut menang di Pilpres 2024, maka tidak ada batasan dalam mengkritik.
"Semua kritik bebas, pokoknya tidak ada larangan. Bagi Amin kritik itu hiburan, vitamin perbaikan, pokoknya silakan kritik," ujarnya seusai kampanye di Banyuwangi, Selasa (6/2).
Pernyataan Cak Imin tersebut lantaran adanya kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat akhir-akhir ini. Sejumlah pihak menilai pemerintah mulai antikritik dan lebih represif.
Baca juga : Rhoma Irama Ajak Penggemar Pilih Anies Baswedan-Cak Imin
"Ya saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya untuk benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif jangan terlalu alergi terhadap kritik apalagi dengan berbagai langkah-langkah berlebihan," imbuhnya.
Munculnya berbagai kritikan, termasuk dari kampus-kampus dan para guru besar seharusnya jadi warning untuk pemerintah. Sebab, sejauh ini langkah-langkah Jokowi makin terbuka dalam mendukung atau memihak paslon tertentu. Begitu pula dengan para pejabat negara lain yang terlihat represif ketika ada kritikan.
"Sudah ada pelanggaran etik, kampanye presiden yang terlalu tendensius. Itu semua dikritik biasa harusnya diterima, pernyataan Pak Moeldoko, pernyataan lingkaran istana itu tidak produktif buat Pak Jokowi. Ayolah kita jaga presiden ini supaya jadi negarawan, jangan terlalu reaktif terhadap kritik," ucapnya.
Baca juga : Bertemu Para Kiai, Cak Imin Optimistis Menang di Banyuwangi
Cak Imin menegaskan bila pemerintah terus bersikap seperti itu, seperti intimidasi terhadap pihak yang mengkritik, maka tidak ada bendanya dengan Orde Baru. Gara-gara Orde Baru harus benar-benar hilang dan jangan sampai merusak demokrasi Indonesia.
"Itulah bentuk reaksi berlebihan terhadap kritik sehingga represif, cara-cara itu melebihi Orde Baru. Ayo hentikan. Itu cara-cara Orde Baru yang harus kita hentikan. Ini negara demokrasi, semua perbedaan cara pandang harus dihormati, jangan pernah takut karena ini negara demokrasi," tandasnya. (Van/Z-7)
Baca juga : Cak Imin Sebut Pasangan Amin tak Punya Utang Pada Oligarki, Hanya Berutang Janji pada Rakyat
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved