Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
CAWAPRES paslon 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa dirinya bersama capres Anies Baswedan memiliki komitmen yang sama terkait kebebasan berpendapat. Lantas, bila paslon Amin tersebut menang di Pilpres 2024, maka tidak ada batasan dalam mengkritik.
"Semua kritik bebas, pokoknya tidak ada larangan. Bagi Amin kritik itu hiburan, vitamin perbaikan, pokoknya silakan kritik," ujarnya seusai kampanye di Banyuwangi, Selasa (6/2).
Pernyataan Cak Imin tersebut lantaran adanya kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat akhir-akhir ini. Sejumlah pihak menilai pemerintah mulai antikritik dan lebih represif.
Baca juga : Rhoma Irama Ajak Penggemar Pilih Anies Baswedan-Cak Imin
"Ya saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya untuk benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif jangan terlalu alergi terhadap kritik apalagi dengan berbagai langkah-langkah berlebihan," imbuhnya.
Munculnya berbagai kritikan, termasuk dari kampus-kampus dan para guru besar seharusnya jadi warning untuk pemerintah. Sebab, sejauh ini langkah-langkah Jokowi makin terbuka dalam mendukung atau memihak paslon tertentu. Begitu pula dengan para pejabat negara lain yang terlihat represif ketika ada kritikan.
"Sudah ada pelanggaran etik, kampanye presiden yang terlalu tendensius. Itu semua dikritik biasa harusnya diterima, pernyataan Pak Moeldoko, pernyataan lingkaran istana itu tidak produktif buat Pak Jokowi. Ayolah kita jaga presiden ini supaya jadi negarawan, jangan terlalu reaktif terhadap kritik," ucapnya.
Baca juga : Bertemu Para Kiai, Cak Imin Optimistis Menang di Banyuwangi
Cak Imin menegaskan bila pemerintah terus bersikap seperti itu, seperti intimidasi terhadap pihak yang mengkritik, maka tidak ada bendanya dengan Orde Baru. Gara-gara Orde Baru harus benar-benar hilang dan jangan sampai merusak demokrasi Indonesia.
"Itulah bentuk reaksi berlebihan terhadap kritik sehingga represif, cara-cara itu melebihi Orde Baru. Ayo hentikan. Itu cara-cara Orde Baru yang harus kita hentikan. Ini negara demokrasi, semua perbedaan cara pandang harus dihormati, jangan pernah takut karena ini negara demokrasi," tandasnya. (Van/Z-7)
Baca juga : Cak Imin Sebut Pasangan Amin tak Punya Utang Pada Oligarki, Hanya Berutang Janji pada Rakyat
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved