Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWAPRES paslon 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa dirinya bersama capres Anies Baswedan memiliki komitmen yang sama terkait kebebasan berpendapat. Lantas, bila paslon Amin tersebut menang di Pilpres 2024, maka tidak ada batasan dalam mengkritik.
"Semua kritik bebas, pokoknya tidak ada larangan. Bagi Amin kritik itu hiburan, vitamin perbaikan, pokoknya silakan kritik," ujarnya seusai kampanye di Banyuwangi, Selasa (6/2).
Pernyataan Cak Imin tersebut lantaran adanya kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat akhir-akhir ini. Sejumlah pihak menilai pemerintah mulai antikritik dan lebih represif.
Baca juga : Rhoma Irama Ajak Penggemar Pilih Anies Baswedan-Cak Imin
"Ya saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya untuk benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif jangan terlalu alergi terhadap kritik apalagi dengan berbagai langkah-langkah berlebihan," imbuhnya.
Munculnya berbagai kritikan, termasuk dari kampus-kampus dan para guru besar seharusnya jadi warning untuk pemerintah. Sebab, sejauh ini langkah-langkah Jokowi makin terbuka dalam mendukung atau memihak paslon tertentu. Begitu pula dengan para pejabat negara lain yang terlihat represif ketika ada kritikan.
"Sudah ada pelanggaran etik, kampanye presiden yang terlalu tendensius. Itu semua dikritik biasa harusnya diterima, pernyataan Pak Moeldoko, pernyataan lingkaran istana itu tidak produktif buat Pak Jokowi. Ayolah kita jaga presiden ini supaya jadi negarawan, jangan terlalu reaktif terhadap kritik," ucapnya.
Baca juga : Bertemu Para Kiai, Cak Imin Optimistis Menang di Banyuwangi
Cak Imin menegaskan bila pemerintah terus bersikap seperti itu, seperti intimidasi terhadap pihak yang mengkritik, maka tidak ada bendanya dengan Orde Baru. Gara-gara Orde Baru harus benar-benar hilang dan jangan sampai merusak demokrasi Indonesia.
"Itulah bentuk reaksi berlebihan terhadap kritik sehingga represif, cara-cara itu melebihi Orde Baru. Ayo hentikan. Itu cara-cara Orde Baru yang harus kita hentikan. Ini negara demokrasi, semua perbedaan cara pandang harus dihormati, jangan pernah takut karena ini negara demokrasi," tandasnya. (Van/Z-7)
Baca juga : Cak Imin Sebut Pasangan Amin tak Punya Utang Pada Oligarki, Hanya Berutang Janji pada Rakyat
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved