Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Itu bisa diubah melalui kesadaran kolektif kita. Ada hukum yang menjadi alat.
Untuk memenangkan kontestasi itu butuh uang, harus punya modal politik. Misalnya anak bupati pasti dia ada modal kampanye cukup besar, meski tidak menjamin kemenangan.
Praktik politik dinasti ini sebagai konsekuensi dari ketidaksetaraan akses ke kekuasaan.
Menurut Lestari, dalam kontestasi politik di Indonesia sudah ada sejumlah aturan yang menjamin kesamaan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum.
Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan jumlah kandidat dinasti politik terbanyak dengan jumlah 12 orang.
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan jumlah kandidat dinasti terbanyak, yakni 12 orang. Di urutan berikutnya Sulawesi Utara dengan 11 orang.
Hampir seluruh kandidat dinasti politik pada Pilkada 2020 adalah pendatang baru.
Batas minimal usia perlu dinaikan 10 tahun. Ia mencontohkan bakal calon walikota dan wakil walikota menjadi 35 tahun ke atas, bupati dan wakil bupati 40 tahun ke atas.
Perubahan persyaratan pencalonan tentu harus melalui revisi UU Pilkada yang kini juga tengah berproses di DPR.
Dinasti politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, dinasti politik juga meminimalisir peluang orang lain untuk ikut berkontestasi dalam pilkada.
Masyarakat menilai politik dinasti merupakan hal yang wajar dalam kontestasi pilkada.
REGULASI yang tepat akan meminimalisasi politik dinasti yang mengabaikan kaderisasi dan rekrutmen politik demokratis
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti hasil rekapitulasi Pilkada 2020 yang dinilai terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.
Berdasarkan riset Nagara Institute, 72 calon terkait dinasti politik dinyatakan kalah dalam Pilkada 2020. Pun, setengah dari 52 calon yang menang digugat ke Mahkamah Konstitusi.
"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi."
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi mendongkrak elektoral PDIP di Pemilu 2024, jika partai berlogo banteng itu mengusungnya menjadi capres.
Sampai saat ini, lanjut dia, tidak ada wacana dari DPR RI untuk membatasi hal tersebut, termasuk rencana membuat regulasi pembatasan politik keluarga.
Jokowi, ujarnya, hanya fokus pada dua hal. Pertama infrastruktur. Kedua penyebaran bantuan sosial. Program revolusi mental menurutnya tidak tersentuh
Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyoroti bahaya calon legislatif pejabat aktif dan menguatnya dinasti politik di DPR.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina membantah tuduhan sejumlah pihak yang mengatakan Presiden Jokowi bersama anak dan menantunya melakukan politik dinasti.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved