Mahasiswa Samrinda Tolak Politik Dinasti

AKSI penolakan terhadap praktik dinasti politik yang berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terus berlanjut.

Kali ini, sejumlah massa dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil menggelar aksi di Simpang 4 bawah flyover Air Hitam, Kota Samarinda, Jum’at, (22/13).

Korlap BEM Seka Wilayah Kaltim, Muhammad mengatakan aksi itu sebagai komitmen pemuda dan mahasiswa untuk tetap menjaga serta merawat demokrasi yang hari ini di begal oleh para rezim dan oligarki.

Baca juga : MK Kembali Pertegas Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Daftar Pilpres

“Terbukti dengan terjadinya putusan MK yang sewenang-wenang kami lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan,” ujar Muhammad melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/12). 

Baca juga : Pakar Sebut Semua Pihak Harus Tunduk Putusan MK Nomor 90

Muhammad pun mempertanyakan bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk pada 13 September, langsung diterima.

“Ini terlihat ada kepentingan sekelompok orang untuk merusak demokrasi dengan melawati Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Dalam aksi itu turut hadir Andi Indrawati selaku akademisi dan dosen UNTAG '45 Samarinda.

Dia menyampaikan keresahan yang sama seperti peristiwa 1998, di mana pada saat itu menjadi mahasiswa yang melawan rezim orde baru dengan angkatan reformasi memperjuangkan demokrasi di indonesia.

“Hari ini berbanding terbalik kita sudah merasakan demokrasi, tetapi kita belum menikmati tumbuhnya demokrasi di Indonesia dengan adanya fenomena putusan MK tentang batas umur capres dan cawapres membuat kita cemas kembali dengan adanya gaya Neo Orde Baru di Indonesia,” kata dia.

Dalam aksi itu juga ada keterwakilan pemuda dari Forum Milenial Nusantara meneriakan dengan lentang dalam orasinya terkait keterwakilan pemuda di kontestasi Pemilu 2024 yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka yang bukan adalah representasi anak muda

Gibran disebut sebagai utusan dari Presiden Jokowi serta memakai cara-cara yang mengecewakan pemuda, dan bagaimana kekuasaan kehakiman diperas untuk membenarkan keinginan politik, jika melihat posisi MK sebagai penegak hukum di Pemilu 2024 kondisi ini terbilang sangat mengkhawatirkan.

Dalam aksi tersebut juga disampaikan sejumlah tuntutan yakni menolak dengan tegas putusan MK  Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena dianggap telah menggangu rasionalitas publik. 

Perlawanan politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin.

Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap keluarga tak sejahtera yang berharap anaknya bisa jadi penguasa. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap kita yang bukan berdarah biru dan merintis jalan sendiri untuk berkarya bagi baiknya kondisi negeri. (Z-8)