Pendekatan Humanis Polri Amankan Aksi Unjuk Rasa Diapresiasi

Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Mabes Polri, Jumat (27/2) pekan lalu. Pendekatan persuasif tanpa barikade kawat berduri dinilai menjadi langkah maju dalam menjaga ruang demokrasi.

Koordinator Pusat Dema PTKIN Se-Indonesia, Miftahul Rizqi, menyatakan bahwa penanganan terhadap sekitar 400 massa aksi dari Universitas Indonesia (UI) dan UPN Veteran Jakarta tersebut menunjukkan wajah Polri yang lebih profesional dan menghormati hak konstitusional.

"Aparat kepolisian hadir dengan pendekatan yang lebih humanis, tanpa formasi represif yang intimidatif. Hal ini menciptakan ruang dialog yang sejuk dan meminimalisir potensi gesekan," ujar Miftahul melalui keterangannya, Senin (2/3).

Baca juga : Kepolisian Terjunkan 560 Personel Amankan Demo Tolak RKHUP

Miftahul menilai pola pengamanan tanpa kekerasan ini harus dijadikan standar baku (role model) bagi seluruh jajaran kepolisian di berbagai wilayah Indonesia. Menurut dia, keamanan dan ketertiban umum tetap bisa terjaga melalui pendekatan dialogis tanpa harus mengedepankan tindakan represif.

"Pendekatan humanis bukan hanya strategi pengamanan, tetapi wujud komitmen terhadap demokrasi. Kami berharap konsistensi ini dapat memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," katanya.

Meskipun mengapresiasi pengamanan di Jakarta, Miftahul menegaskan bahwa mahasiswa tetap membawa tuntutan kritis terhadap institusi Polri. Salah satu isu utama yang diangkat adalah duka mendalam atas meninggalnya seorang pelajar MTsN di Tual, Maluku, yang diduga akibat kekerasan oleh oknum anggota Brimob.

Miftahul mengatakan pihaknya mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas, antara lain mengusut tuntas dan menindak pidana oknum Brimob pelaku kekerasan di Tual, mendorong reformasi Polri secara konkret dan menyeluruh, membebaskan tahanan politik, dan membatasi kewenangan Polri dalam menduduki jabatan sipil.

"Mahasiswa memiliki kekecewaan terhadap perilaku oknum aparat yang masih arogan. Namun, pelayanan aksi di depan Mabes Polri kali ini menunjukkan komitmen terhadap negara hukum yang berkeadaban," tambahnya. (E-3)