Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.659 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar elemen buruh dan masyarakat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Pengamanan dipastikan mengedepankan pendekatan humanis tanpa penggunaan senjata api.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menyatakan bahwa pengerahan personel ini bertujuan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan lancar dan tertib.
"Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat," kata Reynold di Jakarta, Kamis (8/1).
Ia menegaskan, kehadiran aparat di lapangan semata-mata untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyuarakan pendapat secara damai. Adapun massa aksi dilaporkan berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah elemen massa lainnya.
Pendekatan Humanis Tanpa Senjata Api
Guna menciptakan situasi yang kondusif, Reynold menginstruksikan seluruh jajaran pengamanan untuk tidak membekali diri dengan senjata api. Hal ini dilakukan untuk menjaga suasana tetap persuasif selama massa menyampaikan tuntutannya.
"Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," ujar Reynold.
Pihak kepolisian juga memberikan imbauan khusus kepada koordinator lapangan, orator, hingga peserta aksi. Massa diminta untuk menjaga ketertiban umum, tidak memprovokasi satu sama lain, tidak menutup akses jalan publik, serta menghindari tindakan anarkis seperti pembakaran ban atau pengrusakan fasilitas umum.
Rekayasa Lalu Lintas Situasional
Terkait potensi kemacetan di sekitar kawasan Monas dan Gambir, pihak kepolisian meminta masyarakat dan pengguna jalan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Reynold menyarankan agar pengendara mencari jalur alternatif selama unjuk rasa berlangsung. Pihaknya akan menerapkan rekayasa arus kendaraan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," tutur Reynold. (Ant/P-2)
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
KSPI menjelaskan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menyelematkan ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved