UMSK 2026 Jawa Barat Dinilai Langgar PP Pengupahan, Buruh akan Gelar Aksi

POLEMIK penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 di Jawa Barat kian mengeras. Serikat buruh menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dengan mengabaikan rekomendasi resmi Bupati dan Wali Kota.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, menegaskan bahwa revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar. Pemprov Jawa Barat merevisi SK Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2026 tertanggal 24 Desember 2025 menjadi SK Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tertanggal 29 Desember 2025. Namun, perubahan tersebut dinilai sebatas administratif.

“Substansinya tetap bermasalah. Selama UMSK tidak ditetapkan berdasarkan rekomendasi utuh Bupati atau Wali Kota, maka kebijakan itu bertentangan dengan PP 49 Tahun 2025,” ujarnya, Senin (5/1).

Baca juga : Tolak Revisi UMSK 2026 yang Diteken Dedi Mulyadi, Buruh Rencanakan Aksi hingga Mogok Kerja

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 disebutkan secara eksplisit bahwa Gubernur menetapkan UMSK berdasarkan rekomendasi kepala daerah kabupaten/kota yang disusun melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan tripartit plus—melibatkan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi—yang secara legal menjadi fondasi penetapan upah sektoral.

Sidarta menilai, penggantian rekomendasi tersebut dengan kajian sepihak di tingkat provinsi merupakan kemunduran serius dalam tata kelola hubungan industrial. Langkah itu tidak hanya mencederai mekanisme dialog sosial, tetapi juga berpotensi memicu konflik terbuka di daerah industri strategis.

Baca juga : Refleksi Akhir Tahun, Serikat Pekerja Soroti Kepastian Hukum UMSK Jawa Barat 2026

“Ketika regulasi diabaikan, maka kepercayaan buruh runtuh. Dampaknya bukan hanya pada upah, tapi stabilitas hubungan industrial Jawa Barat secara keseluruhan,” ujarnya.

Unjuk rasa

Situasi ini mendorong konsolidasi serikat buruh lintas federasi. FSP LEM SPSI Jawa Barat memastikan akan bergabung dalam aksi bersama Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat.

Aksi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 6 Januari 2026, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 532, Kota Bandung, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Serikat buruh menegaskan, aksi tersebut merupakan peringatan konstitusional agar kebijakan pengupahan tidak keluar dari koridor hukum. Mereka mengingatkan, kesalahan dalam penetapan UMSK dapat berimplikasi luas, mulai dari meningkatnya perselisihan hubungan industrial hingga terganggunya iklim investasi akibat konflik ketenagakerjaan yang berkepanjangan.

“Ini soal kepatuhan negara terhadap aturannya sendiri. Jika PP saja diabaikan, buruh tidak punya lagi jaminan keadilan,” tegas Sidarta.

Serikat buruh mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengoreksi kebijakan UMSK 2026 dan kembali pada prinsip pengupahan yang adil, transparan, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan PP Nomor 49 Tahun 2025. Tanpa koreksi, Jawa Barat dinilai berada di ambang eskalasi konflik ketenagakerjaan awal tahun 2026