Tutupi Kekurangan Fiskal, Ono Dukung Rencana Dedi Mulyadi Pinjam Rp2 triliun

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp2 triliun untuk menutupi kekurangan fiskal. Dukungan atas rencana itu datang dari Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu memberikan lampu hijau terkait rencana tersebut. Pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun itu diajukan kepada Bank bjb untuk menopang APBD 2026.

Menurut Ono, langkah ini sangat realistis mengingat Jawa Barat tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun.

Baca juga : Sahkan APBD 2026, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Efisiensi dan Pengawasan Pinjaman Daerah

Kekurangan fiskal, lanjutnya, juga terjadi karena belum dibayarnya dana bagi hasil (DBH) sejak 2023, serta capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak memenuhi target. Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus membayar tunggakan sebesar Rp631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026.

"Secara garis besar, kami sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Gubernur terkait rencana peminjaman ini. Ini berkaitan dengan TKD yang dipotong pemerintah pusat, DBH yang belum dibayar, PAD yang tidak capai target, dan tunggakan pembayaran. Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD," tegas Ono, Sabtu (28/2).

Mengenai mekanisme resmi, Ono menyatakan bahwa pinjaman akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan memerlukan persetujuan resmi yang kemungkinan akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026.

Baca juga : Pinjaman Daerah Kebijakan Fiskal untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dia menegaskan bahwa pinjaman ini tetap diperbolehkan meski APBD 2026 telah disahkan dan sudah menjadi perda, karena prosesnya akan mengikuti prosedur perubahan anggaran.

"Mekanisme utang ke bjb itu nanti dibahas dengan DPRD, ada persetujuan yang pasti akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026," tambahnya.

Ono juga menjawab kekhawatiran terkait proyek-proyek yang akan dibiayai, seperti pembangunan jalan Puncak Bogor II dan proyek lainnya.

Sudah dibahas gubernur dan DPRD

Menurutnya, semua proyek tersebut sudah masuk ke dalam APBD 2026 dan telah dibahas bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, tidak ada proyek baru di luar program APBD karena pinjaman dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan.

"Semua proyek yang akan dibiayai itu memang sudah tertuang dalam APBD 2026, artinya sudah dibahas antara Gubernur dengan DPRD," katanya.

Terkait sumber cicilan pinjaman, Ono memperkirakan beban akan dibagi selama 3-4 tahun mulai 2027 hingga sekitar 2030, dengan cicilan tahunan sekitar Rp200 miliar-Rp300 miliar.

Dia berharap struktur APBD Jawa Barat mampu menanggungnya, terutama karena beban infrastruktur besar akan berkurang setelah 2026. Saat ini, provinsi masih harus membayar utang masa lalu sekitar Rp600 miliar per tahun, termasuk dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum direstrukturisasi oleh pemerintah pusat.

"Kita berharap cicilannya paling tidak Rp200 milir-Rp300 miliar per tahun, ditambah dengan yang rencana utang Rp2 triliun itu dibagi selama 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan struktur APBD kita mampu," harap Ono.

Alasan proyek-proyek ini menjadi prioritas karena berfokus pada infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan di pusat-pusat ekonomi seperti Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan kawasan Rebana.

"Proyek-proyek prioritas itu secara umum akan berkaitan dengan infrastruktur yang bisa menumbuhkan ekonomi. Misalnya, Puncak ini kan pusat pertumbuhan ekonomi yang setiap hari macet luar biasa. Di kawasan Rebana juga, kalau tidak diantisipasi sekarang, akan timbul kemacetan di masa depan," jelasnya.

Ono menegaskan dukungan ini diharapkan dapat membantu Jawa Barat beralih fokus pada APBD yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi langsung bagi masyarakat pascapembangunan infrastruktur besar.

"Yang terpenting adalah adanya restrukturisasi utang PEN untuk meringankan beban fiskal ke depan," katanya.

Untuk pembangunan infrastruktur

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur meski saat ini terkendala kondisi fiskal. Meski terjadi pengurangan penerimaan APBD, hal itu bukan kendala untuk terus membangun sejumlah infrastruktur di provinsi tersebut.

Hal ini disampaikan Dedi di hadapan bupati/wali kota di Jawa Barat, Kamis (26/2), di Bandung.

Dedi menjelaskan, salah satu untuk menyiasati terus terbangunnya infrastruktur saat ini dengan mengajukan pinjaman uang.

"Saya akan mengajukan pinjaman Rp2 triliun, untuk menyelesaikan infrastruktur," katanya.

Pinjaman tersebut diajukan kepada bank bjb, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Hanya berlaku ketika saya memimpin. Cicilannya sampai 2030," katanya.

Nantinya, kata Dedi, uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur penting seperti Puncak 2, underpass, jalan layang, dan proyek infrastruktur besar lainnya.