Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Indonesia paling menyukai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang membumi dan mayoritas menolak politik dinasti. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat atau survei Charta Politika Indonesia.
"Sebetulnya masyarakat tidak setuju dengan dinasti politik. Ada 63% (responden)," kata peneliti Charta Politika Indonesia, Nachrudin, dalam rilis survei secara daring, Minggu, 21 Januari 2024.
Nachrudin mengatakan hanya 20,2% yang menyatakan setuju terhadap politik dinasti. Sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca juga : Elektabilitas Anies-Cak Imin Naik, Prabowo-Gibran Mentok, Ganjar-Mahfud Turun
Survei tersebut juga menanyakan soal kekhawatiran responden terhadap dampak politik dinasti. Mayoritas responden takut praktik tersebut memengaruhi kualitas demokrasi
"46,9%responden cemas politik dinasti menghambat demokrasi," papar dia
Responden yang mengaku tidak cemas politik dinasti menghambat demokrasi 37,7%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Charta Politika Indonesia dilakukan pada 4 Januari hingga 11 Januari 2024. Responden survei 1.220 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei ± 2,82%.
(Z-9)
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved