Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RATUSAN mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Jambi (Gemas Raja) menggelar mimbar demokrasi di Universitas Nurdin Hamzah (UNH), Jambi, Rabu (20/12). Mereka menyerukan penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggar hak asasi manusia (HAM).
Baca juga: Kampanye di Jambi, Anies Dengar Keluhan soal Sengkarut Angkutan Batu Bara
Presiden Mahasiswa UNH, Rio Jodiansyah menegaskan bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak ideal. Karenanya, mahasiswa dan rakyat Jambi bergabung untuk menyuarakan politik dinasti, pelanggaran HAM, korupsi, konflik agraria yang belum tuntas.
“Kita selalu dipertontonkan drama drama kekuasaan yang memuakan, telanjang tanpa rasa malu memperlihatkan pertunjukannya yang semena mena. Peraturan dirubah seenaknya sendiri, konstitusi di rubah demi anak kandung sendiri," ujarnya lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Persoalan HAM tidak Beres di Era Jokowi, Semua Capres Diminta Beri Solusi
Ia juga mengungkit penghilangan nyawa oleh kekuatan politik Orde Baru. Peradilan atas pelanggaran HAM tak kunjung mendapat kejelasan. "Ini tidak bisa dibiarkan, karna jika penguasa tidak punya sensitivitas rasa kemanusiaan makan pelanggaran HAM akan terus terjadi," tegas Rio.
Baca juga: Mayoritas Publik Nilai Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi
Rio mengatakan pihaknya akan mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk menolak pelanggar HAM tampil di kancah publik. Selain itu, menolak politik dinasti tumbuh dalam iklim demokrasi di Tanah Air.
"Kami tidak bicara soal calon presiden, tapi kami berbicara tentang demokrasi saat ini," pungkasnya. (Medcom.id/P-3)
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved