Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
RATUSAN mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Jambi (Gemas Raja) menggelar mimbar demokrasi di Universitas Nurdin Hamzah (UNH), Jambi, Rabu (20/12). Mereka menyerukan penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggar hak asasi manusia (HAM).
Baca juga: Kampanye di Jambi, Anies Dengar Keluhan soal Sengkarut Angkutan Batu Bara
Presiden Mahasiswa UNH, Rio Jodiansyah menegaskan bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak ideal. Karenanya, mahasiswa dan rakyat Jambi bergabung untuk menyuarakan politik dinasti, pelanggaran HAM, korupsi, konflik agraria yang belum tuntas.
“Kita selalu dipertontonkan drama drama kekuasaan yang memuakan, telanjang tanpa rasa malu memperlihatkan pertunjukannya yang semena mena. Peraturan dirubah seenaknya sendiri, konstitusi di rubah demi anak kandung sendiri," ujarnya lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Persoalan HAM tidak Beres di Era Jokowi, Semua Capres Diminta Beri Solusi
Ia juga mengungkit penghilangan nyawa oleh kekuatan politik Orde Baru. Peradilan atas pelanggaran HAM tak kunjung mendapat kejelasan. "Ini tidak bisa dibiarkan, karna jika penguasa tidak punya sensitivitas rasa kemanusiaan makan pelanggaran HAM akan terus terjadi," tegas Rio.
Baca juga: Mayoritas Publik Nilai Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi
Rio mengatakan pihaknya akan mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk menolak pelanggar HAM tampil di kancah publik. Selain itu, menolak politik dinasti tumbuh dalam iklim demokrasi di Tanah Air.
"Kami tidak bicara soal calon presiden, tapi kami berbicara tentang demokrasi saat ini," pungkasnya. (Medcom.id/P-3)
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved