Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

UKURAN keberhasilan sebuah negara dalam pembangunan sesungguhnya bukan pada seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dan berapa banyak penghasilan yang diperoleh. Sebuah negara dikatakan maju apabila di sana tidak ada lagi warga masyarakat yang menderita tekanan kemiskinan dan tidak memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya. Di negara mana pun, upaya penanganan kemiskinan senantiasa menjadi program utama, tak terkecuali di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peresmian 166 sekolah rakyat di 34 provinsi yang dipantau secara daring melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir masa jabatannya pada 2029. Prabowo optimistis nasib masyarakat Indonesia yang berada pada kelompok desil 1 dan 2 dapat diubah melalui kerja keras dan kebijakan yang tepat. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam upaya menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Baca juga : Targetkan Kemiskinan Ekstrem Turun Hingga 0%, Pemerintah Fokus Program Pemberdayaan

DAMPAK KEMISKINAN EKSTREM

Kemiskinan ekstrem secara sederhana ialah kondisi paling parah dari kemiskinan, dengan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi, bahkan tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga layanan sosial. Di Indonesia, BPS mendefinisikan kemiskinan ekstrem berdasarkan ambang batas pengeluaran per kapita per hari setara dengan standar Bank Dunia, yakni di bawah $2,15 per hari. Berbicara soal kemiskinan ekstrem bukan hanya soal pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional, tetapi juga keterputusan total dari sistem sosial dan ekonomi yang mendasar.

Kemiskinan ekstrem tidak hanya menyangkut kualitas hidup seseorang yang buruk, tetapi juga ketahanan sosial dan budayanya. Sebuah keluarga yang didera kemiskinan ekstrem sering kali mampu bertahan dan bahkan keluar dari tekanan kebutuhan dasar karena didukung jejaring sosial dan peran patron di lingkungan sosial mereka. Itu berbeda bila keluarga itu hidup di lingkungan sosial yang rigid, kaku, dan soliter. Mereka yang mengalami kemiskinan ekstrem akan sulit berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pasar.

Baca juga : Pemerintah Diminta Gunakan Standar World Bank untuk Ukur Garis Kemiskinan

Seseorang dikatakan mengalami kemiskinan ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya setara dengan US$3 PPP (purchasing power parity) untuk negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia (per Juni 2025). Dalam kehidupan sehari-hari, akibat kecilnya pendapatan, seseorang yang menderita kemiskinan ekstrem umumnya tidak akan mampu mengakses makanan bergizi, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan informasi. Bahkan, tidak hanya harus hidup serbakekurangan, mereka umumnya juga tidak memiliki akses terhadap layanan sosial dan infrastruktur dasar.

Menurut data terbaru Maret 2025, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem terdata sebanyak 2,38 juta jiwa, atau 0,85% dari total populasi. Dari waktu ke waktu, jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2029.

Kemiskinan ekstrem di Indonesia sering kali tersembunyi di daerah terpencil dan tertinggal, seperti di beberapa wilayah di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, meskipun juga ada di kantong-kantong perkotaan. Mereka ialah individu dan keluarga yang, karena berbagai faktor struktural dan situasional seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses kesehatan, isolasi geografis, atau ketimpangan kepemilikan sumber daya, hidup dalam kerentanan kronis.

Dampak kemiskinan ekstrem bersifat multidimensi dan sistemis, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Pertama, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang menderita kemiskinan ekstrem sering kali mengalami malagizi, stunting, dan akses pendidikan yang minim, yang secara permanen merusak potensi kognitif dan fisik mereka pada masa depan. Itu berarti hilangnya potensi generasi penerus yang seharusnya menjadi motor pembangunan.

Kedua, dampak sosial dan keamanan. Kemiskinan ekstrem sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas dan kerawanan sosial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, jangan kaget jika stabilitas sosial menjadi taruhannya. Selain itu, masyarakat miskin ekstrem sering kali tidak memiliki jaring pengaman finansial, membuat mereka sangat rentan terhadap krisis ekonomi atau kejadian bencana.

Ketiga, dampak ekonomi makro. Kantong-kantong kemiskinan ekstrem menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Potensi ekonomi lokal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sering kali tidak dapat berkembang optimal karena minimnya dukungan dan akses modal.

JALAN KELUAR

Disadari bahwa untuk mewujudkan kemiskinan ekstrem 0% bukanlah hal yang mudah. Meskipun pemerintah telah mencatat kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan secara umum, target untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada 2029 tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan terkoordinasi. Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa lagi bersifat business-as-usual. Itu memerlukan konvergensi kebijakan yang presisi, akurasi data yang tinggi, dan komitmen lintas sektoral yang kuat.

Selama ini, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk merealisasi target yang dijanjikan, selain melakukan konvergensi program, ialah menyatukan program, anggaran, dan sasaran dari berbagai kementerian. Yang tak kalah penting ialah memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia, dengan harapan pada 2029 seluruh rakyat Indonesia bisa terbebas dari kondisi itu.

Mengatasi kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan yang komprehensif, bukan sekadar mengandalkan pemberian bantuan yang sifatnya sesaat. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2022 telah menggariskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Sejauh mana berbagai upaya yang telah dilakukan telah membuahkan hasil, tentu masih akan diuji waktu. Berdasarkan pengalaman, ada sejumlah langkah perbaikan krusial yang harus didorong:

Pertama, memastikan akurasi data kelompok sasaran penduduk yang benar-benar dalam kategori miskin ekstrem. Basis data kemiskinan ekstrem yang mutakhir dan terpusat ialah fondasi utama keberhasilan program. Sering kali, bantuan tidak tepat sasaran karena data yang tidak up-to-date atau tumpang tindih antarkementerian/lembaga. Pemerintah perlu mengoptimalkan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memanfaatkannya secara konsisten di semua tingkatan, memastikan setiap intervensi menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, penguatan program yang benar-benar memberdayakan masyarakat miskin. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) sangat penting sebagai jaring pengaman darurat. Namun, untuk memastikan manfaat dan keberlanjutan upaya pemberdayaan, selain harus diperkuat dengan program dukungan kelompok rentan, yang tak kalah penting ialah bagaimana memutus mata rantai ketergantungan agar mekanisme self-help masyarakat miskin ekstrem benar-benar tumbuh.

Menghapus kemiskinan ekstrem ialah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Itu bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan membutuhkan kerja sama dan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga sosial, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan konvergensi kebijakan yang tepat sasaran, akurasi data yang tinggi, dan semangat kolaborasi yang kuat, target 0% kemiskinan ekstrem bukanlah utopia. Itu realitas yang dapat kita capai bersama demi martabat kemanusiaan dan kemajuan bangsa.