Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026

PEMERINTAH belum lama ini mencabut aneka izin perkebunan sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan di beberapa titik di Sumatra. Pencabutan terjadi sebagai respons setelah banjir bandang menerjang pulau tersebut satu bulan lalu.

Langkah itu perlu diapresiasi. Pun demikian, tindakan tersebut seperti solusi permukaan yang reaktif; belum menyentuh masalah mendasar.

Guna mengatasi problem mendasar, pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa bencana alam memang dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti siklon tropis atau curah hujan. Namun, jika daya dukung lingkungan kuat, dampak negatif dapat lebih terkendali.

Baca juga : Penyakit Mulai Timbul di Pengungsian, Obat dan Vaksin Dikirim dari Jakarta

Dari perspektif hukum, salah satu cara untuk memastikan daya dukung lingkungan yang kuat ialah dengan perizinan. Secara konseptual, izin merupakan instrumen pemerintah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dan untuk menunjang ketertiban sosial (Spelt dan ten Berge, 1993).

Namun, wajah hukum perizinan di Indonesia penuh bopeng.

Ada setidaknya tiga lubang menganga yang perlu diperbaiki agar izin tidak menjadi instrumen memproduksi bencana dan konflik sosial pada tahun ini dan tahun-tahun setelahnya.

Baca juga : Sains Iklim: Kunci Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Sumatra

 

REGULASI PERLU DIPERKETAT

Relevan untuk mengingat konteks mula sengkarut sekira dua dekade lalu. Saat itu, keluhan mengenai praktik perizinan marak disuarakan.

Keluhannya ialah pungli, tumpang tindih regulasi, rivalitas antardaerah dalam memungut pendapatan perizinan, pelayanan perizinan lambat, dst. Merujuk terminologi World Bank, situasi ini dianggap mengganggu 'ease of doing business'.

Kala itu, pemerintahan Jokowi melakukan pelonggaran peraturan perizinan melalui PP dan perpres. Itu telah terjadi bahkan sebelum UU Cipta Kerja (UU CK) diikeluarkan; misalnya pelonggaran norma perizinan yang diatur di Perpres Proyek Strategis Nasional (Departemen Hukum Administrasi Negara UGM, 2025).

Namun, desain fleksibilitas regulasi perizinan dibuat secara kebablasan. Misalnya, perizinan dipusatkan melalui online single submission (OSS) yang memungkinkan izin sudah dapat diberikan berdasarkan peta digital dan tidak harus melalui verifikasi lapangan.

Persyaratan lingkungan dilonggarkan. Persetujuan masyarakat dikesampingkan. Sistem digital OSS mereduksi proses perizinan seolah olah hanya urusan pemerintah dengan pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat.

UU Cipta Kerja (CK) 'hanya' meningkatkan dosis pelonggaran. Misalnya dengan menghapus kewajiban di Pasal 18 UU Kehutanan yang sebelumnya mengamanatkan agar luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau.

Penghapusan amanat ini problematik. Banjir Bekasi pada awal 2025, misalnya, disebabkan bukan hanya tingginya curah hujan, melainkan juga karena dimungkinkannya izin alih fungsi lahan hijau menjadi tempat wisata di Puncak, Bogor.

Contoh keburukan UU CK yang lain misalnya perubahan Pasal 25 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, salah satu komponen dalam dokumen analisis mengenai aampak lingkungan (amdal) wajib berisi 'saran masukan dan tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan'. Namun, UU CK mengubah kata 'masyarakat' diubah menjadi frasa 'masyarakat terkena dampak langsung yang relevan'.

Perubahan ini menghalangi masukan dan kerja advokasi organisasi lingkungan hidup. Padahal, pandangan dari mereka penting untuk mengimbangi narasi dari kontraktor dan atau pemerintah yang biasanya hanya menceritakan hal hal yang indah dan tidak cukup komprehensif menyampaikan dampak negatif jangka panjang dari usaha atau kegiatan tersebut.

Singkatnya, aturan perizinan telah disulap sedemikian rupa untuk mereduksi suara masyarakat baik yang terdampak langsung ataupun pegiat lingkungan. Nuansa dari aturan seperti 'izin dikasih dulu, jika kelak ada masalah, dipikir belakangan'.

Dengan situasi di atas, regulasi izin perlu ditata ulang. Sistem tetap harus efektif, tidak tumpang tindih dan mencegah pungli. Namun, sistem tidak boleh menumbalkan kelestarian lingkungan dan jangan mengerdilkan peran masyarakat terdampak atau organisasi pegiat lingkungan.

 

PENGUATAN KOMITMEN

Bopeng yang kedua ialah eksekutif dan aparat penegak hukum terkadang enggan merespons keluhan atau laporan warga. Mereka kadang lebih tampak memihak pengusaha daripada masyarakat. Lihat, misalnya kasus Cibetus, Padarincang, Banten. Masyarakat telah lama menolak kehadiran perusahaan yang berdiri amat dekat dari rumah warga; perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat (Walhi, 2025).

Masyarakat telah mengadu ke RT/RW, kepala desa, camat, hingga bupati, tapu badan publik enggan mengusut (LBH Jakarta, 2025). Hingga akhirnya masyarakat bergerak dengan logika mereka sendiri: mereka marah dan membakar perusahaan. Polisi lebih tangkas dalam menangkap masyarakat dengan tuduhan perusakan. Namun, ganjilnya polisi tampak enggan mengusut dugaan pencemaran.

Sayangnya, situasi di atas ditemukan di beberapa tempat lain. Simak misalnya kejadian yang menimpa Daniel Frits Tangkilisan. Ia dengan masyarakat nelayan Karimunjawa, Jepara, kerap memprotes pencemaran limbah tambak udang di perairan Karimunjawa.

Mereka telah mengeluhkan pencemaran ini ke beberapa pihak. Namun, suara mereka diabaikan hingga Daniel menyampaikan unek-uneknya dengan unggahan di Facebook.

Tindakan Daniel dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Penegak hukum menilai ia melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia sempat divonis tujuh bulan di pengadilan tingkat pertama sebelum akhirnya dilepaskan di tingkat banding.

Maka itu, 'pekerjaan rumah' kedua yang perlu dilakukan ialah pemerintah dan aparat perlu bersikap adil dan proporsional, perlu lebih berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai izin untuk aktivitas ekonomi justru 'memproduksi' konflik sosial sebagaimana pada kasus Cibetus dan atau menghukum pegiat lingkungan seperti kasus Karimunjawa.

 

PENGADIL YANG SUBSTANTIF

Lubang masalah ketiga ialah peradilan kurang dapat diharapkan menjadi pengadil yang substantif. Lihat, misalnya kasus gugatan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tempo hari, masyarakat terkejut atas kehadiran ekskavator yang merusak terumbu karang dan membabat puluhan ribu pohon bakau/mangrove yang mereka tanam (Kompas, 24/01/2025).

Masyarakat belakangan mengetahui bahwa aktivitas tersebut bertujuan membangun resor wisata dan darmaga (Walhi, 2025). Kegiatan itu didasarkan oleh semacam izin bernama persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

Masyarakat menolak pembangunan karena pohon bakau dan terumbu karang ialah habitat yang baik untuk ikan. Keberadaannya membantu pendapatan ekonomi nelayan. Mangrove juga merupakan pelindung alami dari abrasi air laut yang mengancam tenggelamnya pulau mereka. Maka itu, warga pun menggugat PKKPRL, salah satunya dengan argumen bahwa mereka tidak pernah dimintai persetujuan pembangunan (Vide Perkara 195/GLH/2025/PTUN.JKT, hlm 140).

Namun, hakim menilai bahwa tidak ada yang salah dengan PKKPRL tersebut karena telah sesuai dengan aturan turunan sektoral. Aturan itu menyatakan bahwa partisipasi masyarakat hanya diwajibkan pada level perencanaan tata ruang, bukan pada persetujuan proyek.

Disayangkan, mengapa hakim tampak terlampau cepat setuju dengan norma di aturan turunan dan tidak menimbang kasus ini dari UU utama? Tidakkah hakim tahu bahwa aturan turunan punya cacat bawaan berupa lack of democratic character? (Punder, 2009).

Mengapa hakim tidak merujuk Pasal 9 UU HAM yang mengamanatkan bahwa orang berhak untuk mempertahankan bahkan meningkatkan taraf penghidupannya? atau Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan yang menginginkan agar masyarakat perlu diposisikan sebagai 'subjek' dan bukan 'objek' penyelenggaraan pemerintahan?

 

REKOMENDASI UNTUK 2026

Relevan untuk menegaskan dukungan untuk pemerintah menertibkan izin perkebunan sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan yang bermasalah. Namun, perlu dipastikan agar penegakan ini tidak tebang pilih dan dijalankan secara transparan-akuntabel.

Selain itu, paradigma kebijakan pemerintah jangan seperti 'pemadam kebakaran' yang baru action setelah masalah membesar. Jangan seperti penertiban izin di Puncak, Bogor, atau di Sumatra yang mana pemerintah baru tampak bekerja setelah banjir menerjang. Justru seharusnya penindakan diperketat dan dilakukan untuk mencegah bencana.

Pemerintah sendiri juga perlu memberikan suri teladan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Jangan karena proyek strategis nasional atau program prioritas presiden, aturan dapat dilanggar atau dipermak dengan mengabaikan asas kehati hatian, mengesampingkan aspek lingkungan, dan membonsai hak partisipasi warga.

Pemerintah perlu belajar dari proyek lumbung pagan (food estate) di kabupaten Gunung Mas yang malah menghasilkan banjir bandang. Perlu dipastikan agar jangan sampai proyek food estate di Merauke, misalnya, memproduksi bencana serupa bagi masyarakat Papua.

Hulu dari semua ini ialah perlunya pemerintah melakukan perbaikan regulasi perizinan yang pro dengan lingkungan dan partisipasi warga, perlu lebih berkomitmen memberikan contoh yang baik, menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap izin yang bermasalah, serta mendukung peradilan untuk bisa menghadirkan keadilan substantif.