Narasi Politik dalam Banjir Bandang Sumatra

NEGARA tidak hanya mengelola penanganan bencana, tetapi juga mengelola kata-kata tentang bencana. Dari sanalah publik diajak memahami banjir bandang sebagai musibah alam, bukan kegagalan kebijakan.

Banjir bandang yang berulang melanda sejumlah wilayah di Sumatra hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Keputusan ini kerap dibingkai sebagai hasil pertimbangan teknis dan administratif. Namun, dalam perspektif komunikasi politik, keputusan tersebut sekaligus merupakan tindakan simbolik karena negara sedang menentukan bagaimana peritsiwa ini harus dimaknai oleh publik.

Penetapan status bencana nasional bukan semata urusan prosedural. Ia membawa konsekuensi politik, mulai dari pengakuan atas skala krisis, perluasan tanggung jawab negara,  mobilisasi sumber daya yang lebih besar, hingga membuka akses bagi mata internasional untuk turut menyorot banjir bandang Sumatra. Karena itu, keputusan untuk tidak menetapkannya juga menyampaikan pesan tertentu.

Baca juga : Komunikasi Kebijakan dan Tantangan Kepercayaan Publik

Bahasa yang digunakan negara seperti pada penekanan 'bencana alam' 'pemerintah daerah masih mampu menangani' secara halus mengarahkan publik untuk melihat banjir sebagai kejadian yang masih dapat ditangani secara lokal, bukan sebagai krisis nasional yang menuntut evaluasi struktural.

Bahasa yang Politis

Dalam konteks komunikasi politik, narasi semacam ini bekerja melalui mekanisme framing. Banjir diposisikan sebagai peristiwa alamiah, sementara diskusi mengenai tata ruang, alih fungsi lahan, lemah dan lambatnya mitigasi, hingga kegagalan perencanaan jangka panjang menjadi kurang menonjol.

Publik akhirnya lebih diarahkan pada empati sesaat dan solidaritas simbolik, bukan pada tuntutan kebijakan yang lebih mendasar.

Baca juga : Menata Narasi Pariwisata Indonesia Emas 2045

Bahkan jika publik sudah melek kebijakan dan menuntut tanggung jawab, negara sering kali menutup akses komunikasi dua arah antar mereka dan mengabaikan segala bantuan yang ditawarkan oleh rakyat.

Arah wacana ini penting dicermati. Ketika negara memilih bahasa serta kata-kata yang 'menenangkan', kehati-hatian tersebut berpotensi berubah menjadi normalisasi terhadap bencana yang tidak murni disebabkan oleh fenomena alam.

Banjir bandang tidak lagi dipahami sebagai sinyal peringatan atas kerusakan sistemik, melainkan sebagai peristiwa berulang yang 'sudah seharusnya' terjadi. Di titik inilah bahasa tidak lagi netral, melainkan politis, ia membentuk batas diskusi publik tentang apa yang layak dipersoalkan dan apa yang dianggap wajar.

Komunikasi politik dalam situasi bencana seharusnya tidak berhenti pada pengelolaan citra dan stabilitas narasi. Negara dituntut menghadirkan bahasa yang jujur, empatik, sekaligus bertanggung jawab. Bahasa yang tidak hanya meredam kegelisahan publik, tetapi juga membuka ruang evaluasi kebijakan.