Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TRAGEDI banjir dan tanah longsor yang menerjang Sumatra pada November 2025 menjadi pengingat keras akan pentingnya integrasi sains iklim dalam penanggulangan bencana.
Fenomena cuaca ekstrem yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tersebut menegaskan bahwa analisis data atmosfer bukan sekadar teori akademik, melainkan alat vital untuk menyelamatkan nyawa.
Pakar Agrometeorologi IPB University, Dr. I Putu Santikayasa, menekankan bahwa informasi iklim memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
"Kejadian ini menunjukkan bahwa informasi dan analisis iklim memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana," papar Putu, dikutip Minggu (4/1).
MI/HO--Pakar Agrometeorologi IPB University, Dr. I Putu SantikayasaDalam analisisnya, Putu menyoroti bahwa kondisi iklim saat bencana terjadi memang tidak dalam keadaan normal. Meskipun fenomena global seperti Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Niño–Southern Oscillation (ENSO) terpantau pada fase lemah, terdapat faktor lokal yang menjadi pemicu utama kerusakan.
Kehadiran bibit siklon tropis di Selat Malaka memicu hujan dengan intensitas luar biasa. Berdasarkan data BMKG, curah hujan di Sumatra bagian utara melonjak drastis.
Puncaknya, pada 26 November, curah hujan harian mencatatkan angka 438 milimeter. Sebagai perbandingan, volume air tersebut setara dengan curah hujan normal selama satu bulan yang tumpah hanya dalam waktu satu hari.
Putu juga menyinggung sisi kemanusiaan dari bencana ini, saat lebih dari 50 orang sempat terjebak di tengah hutan akibat akses yang terputus total.
Menariknya, ia mengungkapkan bahwa sinyal bencana sebenarnya sudah muncul di tengah masyarakat hulu, namun belum terkelola secara sistematis dalam manajemen krisis.
Ia mengutip kesaksian seorang warga: "Hati-hatilah kalian sudah longsor ini dari atas. Tanah longsoran sudah tertahan kayu-kayu."
Menurutnya, informasi dari mulut ke mulut ini menunjukkan adanya jeda waktu antara potensi bahaya dan eksekusi evakuasi.
Menurut Putu, sains iklim harus hadir dalam tiga fase krusial:
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa teknologi dan infrastruktur harus berjalan beriringan.
"Sistem peringatan memberi kita waktu untuk bersiap, dan infrastruktur adaptif memberi kita kapasitas untuk bertahan," pungkasnya. (Z-1)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai 'pananggeuhan' atau tempat untuk bersandar.
Paparan berulang terhadap konten bencana, baik berupa gambar, video, maupun narasi emosional, dapat memicu respon stres yang serupa dengan mereka yang mengalami peristiwa tersebut.
Kewaspadaan menjadi hal utama yang harus dibangun bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, guna meminimalkan risiko dan dampak bencana.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kejelasan alokasi dana denda menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses pemulihan lingkungan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.
Mereka kehilangan rasa aman, rutinitas harian, akses belajar, serta dukungan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved