Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DINASTI politik yang disoroti sejak lama merupakan upaya menuntaskan agenda reformasi yang telah dibangun sejak lama. Isu tersebut menurut juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim tidak lekang dimakan waktu bahkan sangat relevan untuk dibunyikan karena masih hangat terjadi bahkan menjadi ancaman reformasi.
"Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas. Salah satunya memberantas nepotisme," ujarnya, Sabtu (13/7).
Pernyataan Chico sekaligus merespon pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menilai isu politik dinasti terhadap kontestasi Bobby Nasution pada Pilkada Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hanya digunakan oleh pihak lawan yang takut bertarung.
Grace mengatakan Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan dari banyak partai politik (parpol) karena elektabilitasnya yang tinggi.
"Dalam Pilkada Sumut, parpol yang bukan koalisi KIM pun ikut mendukung Mas Bobby. Berarti elektabilitasnya tinggi berdasarkan survei. Kita layak menduga isu dinasti hanya dilontarkan oleh mereka yang takut bertarung," tukasnya. (Z-6)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved