Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disorot. Jokowi dinilai tidak sekadar panik kalah.
“Malah lebih dari itu (panik),” kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
JK mafhum anggapan Jokowi mempolitisasi bansos muncul di tengah publik. Sebab, cawe-cawe Jokowi terlalu vulgar.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
“Dulu saya (bagi) bansos lewat pos saja, tidak butuh presiden,” ujar dia.
Menurut JK, seorang presiden punya tugas yang lebih mendesak dari bagi-bagi bansos. Hal tersebut bisa diserahkan pada Menteri Sosial hingga camat.
“Kita dipilih jadi pemimpin lebih tinggi tugasnya melihat dunia bagaimana, melihat Indonesia bagaimana,” jelas dia.
Baca juga : Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
Sebagaimana diketahui, Jokowi bagi-bagi bansos ke beberapa daerah menjelang Pemilu 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu. Manuver Jokowi itu lakukannya saat masa kampanye Pilpres 2024.
Tiga pasang kandidat capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama Presiden Joko Widodo. Tidak heran jika banyak pihak mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo. (MGN/Z-4)
Baca juga : Menko PMK Muhadjir Effendy Berharap Pilpres 2024 Satu Putaran
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.
Masjid perlu terus dimakmurkan dan dimanfaatkan sebagai sarana membangun masyarakat yang religius sekaligus mandiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved