Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disorot. Jokowi dinilai tidak sekadar panik kalah.
“Malah lebih dari itu (panik),” kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
JK mafhum anggapan Jokowi mempolitisasi bansos muncul di tengah publik. Sebab, cawe-cawe Jokowi terlalu vulgar.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
“Dulu saya (bagi) bansos lewat pos saja, tidak butuh presiden,” ujar dia.
Menurut JK, seorang presiden punya tugas yang lebih mendesak dari bagi-bagi bansos. Hal tersebut bisa diserahkan pada Menteri Sosial hingga camat.
“Kita dipilih jadi pemimpin lebih tinggi tugasnya melihat dunia bagaimana, melihat Indonesia bagaimana,” jelas dia.
Baca juga : Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
Sebagaimana diketahui, Jokowi bagi-bagi bansos ke beberapa daerah menjelang Pemilu 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu. Manuver Jokowi itu lakukannya saat masa kampanye Pilpres 2024.
Tiga pasang kandidat capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama Presiden Joko Widodo. Tidak heran jika banyak pihak mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo. (MGN/Z-4)
Baca juga : Menko PMK Muhadjir Effendy Berharap Pilpres 2024 Satu Putaran
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak berniat masuk ke gorong-gorong saat mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved