Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disorot. Jokowi dinilai tidak sekadar panik kalah.
“Malah lebih dari itu (panik),” kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
JK mafhum anggapan Jokowi mempolitisasi bansos muncul di tengah publik. Sebab, cawe-cawe Jokowi terlalu vulgar.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
“Dulu saya (bagi) bansos lewat pos saja, tidak butuh presiden,” ujar dia.
Menurut JK, seorang presiden punya tugas yang lebih mendesak dari bagi-bagi bansos. Hal tersebut bisa diserahkan pada Menteri Sosial hingga camat.
“Kita dipilih jadi pemimpin lebih tinggi tugasnya melihat dunia bagaimana, melihat Indonesia bagaimana,” jelas dia.
Baca juga : Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
Sebagaimana diketahui, Jokowi bagi-bagi bansos ke beberapa daerah menjelang Pemilu 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu. Manuver Jokowi itu lakukannya saat masa kampanye Pilpres 2024.
Tiga pasang kandidat capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama Presiden Joko Widodo. Tidak heran jika banyak pihak mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo. (MGN/Z-4)
Baca juga : Menko PMK Muhadjir Effendy Berharap Pilpres 2024 Satu Putaran
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved