Berita Terbaru Kebebasan Berpendapat Hari Ini

AS Umumkan Pembatasan Visa Baru bagi Pejabat Asing

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan kebijakan pembatasan visa terbaru yang ditujukan kepada pejabat asing. 

Warisan Otoritarianisme Masih Hidup Meski Sudah Mati 27 Tahun Lalu

Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).

Hasan Nasbi: Mahasiswa ITB yang Bikin Meme Prabowo-Jokowi Jangan Dihukum

Hasan menyebut bahwa mahasiswi tersebut masih sangat muda dan mungkin terlalu bersemangat dalam menyampaikan kritik.

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

TNI Masuk Kampus, DPR: Kemunduran Demokrasi

Bonnie menilai fenomena TNI masuk kampus ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa Orde Baru (Orba).

Perusahaan Media Donald Trump Gugat Hakim Mahkamah Agung Brasil Terkait Kebebasan Berpendapat

Trump Media and Technology Group, perusahaan media milik Donald Trump, menggugat Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, di pengadilan AS. 

Pujian Menteri Pigai untuk Presiden Prabowo soal Kebebasan Masyarakat Sipil 

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.

Buntut Pembubaran Diskusi Kemang, Polri Keluarkan Imbauan

BUNTUT dibubarkannya diskusi di Kemang oleh sekelompok orang, polisi mengeluarkan imbauan agar masyarakat menjaga alam demokrasi.

Polisi Tangkap Pelaku Pembubaran Diskusi

Brigjen Pol. Trunoyudo mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Parpol Butuh Berbenah untuk Hasilkan Demokrasi yang Sehat

PENELITI BRIN sebut demokrasi yang sehat menjadi lahan subur bagi eksistensi partai politik karena menghadirkan prinsip kebebasan berpikir, berorganisasi, dan berkompetisi.

Angkatan Siber Jangan Sampai Membatasi Kebebasan Masyarakat

Pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka di ruang siber serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran

Wacana Kewenangan Penyadapan oleh Polri Bikin Publik Cemas

WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.

RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi

RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi.

Rakyat Georgia Melakukan Aksi Protes terhadap RUU "Pengaruh Asing" di Tbilisi

Puluhan ribu warga Georgia berkumpul di Tbilisi memprotes RUU yang menargetkan organisasi masyarakat sipil dan media independen yang menerima pendanaan asing. 

Anggota DPD Mengkritisi Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat

ANGGOTA DPD RI, Filep Wamafma, mengkritisi proyek pembangunan jalan Kaimana-Wondama. Kejanggalan proyek  tersebut menurutnya sempat mengemuka di sejumlah media.

MK Hapus Pasal Sebar Hoaks, ICJR Minta juga di UU ITE

Peneliti ICJR Johanna Purba mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengapus pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang penyebaran berita bohong atau hoaks.

Penolakan Kecurangan Pemilu Bagian dari Kebebasan Berpendapat

PEMERINTAH melalui Menkopolhukam mendeteksi adanya pergerakan masa untuk menolak hasil Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan sikap para Guru Besar yang menggugat hasil pemilu.

Rhoma Irama: Awasi Penghitungan Suara dan Laporkan Bukti Kecurangan

Rhoma Irama mengimbau rakyat memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil dengan mengawasi perhitungan suara di KPU dan menyampaikan bukti kecurangan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Salah Besar

KETUA BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan kebebasan berpendapat bisa dilakukan tanpa ancaman dan pembatasan.

Amnesty: India Memanfaatkan Aturan Anti-Pencucian Uang untuk Menekan Kritikus

Amnesty International mengungkapkan India memanfaatkan rekomendasi FATF sebagai alat menutup kritik.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting