AS Umumkan Pembatasan Visa Baru bagi Pejabat Asing

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan kebijakan pembatasan visa terbaru yang ditujukan kepada pejabat asing dan individu yang dianggap terlibat dalam upaya membungkam kebebasan berbicara warga negara AS.

Rubio mengungkapkan kebijakan ini melalui unggahannya di platform X, menyoroti adanya kasus di mana warga Amerika telah didenda, dilecehkan dan bahkan dituntut oleh otoritas asing karena mengekspresikan pendapat mereka secara bebas.

"Hari ini, saya mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru yang akan berlaku bagi pejabat asing dan orang-orang yang terlibat dalam penyensoran warga Amerika," tulisnya seperti dilansir Anadolu, Kamis (29/5).

Baca juga : Warisan Otoritarianisme Masih Hidup Meski Sudah Mati 27 Tahun Lalu

Melanggar kedaulatan AS

Rubio menekankan bahwa kebebasan berbicara adalah hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara AS dan tidak boleh diganggu oleh pemerintah luar negeri.

"Orang asing yang berupaya merongrong hak-hak warga Amerika tidak seharusnya menikmati hak istimewa untuk bepergian ke negara kita," tegasnya. 

Dia juga menyatakan bahwa sikap permisif terhadap pihak yang melanggar hak tersebut kini telah berakhir, baik di Amerika Latin, Eropa, maupun wilayah lain.

Baca juga : Hasan Nasbi: Mahasiswa ITB yang Bikin Meme Prabowo-Jokowi Jangan Dihukum

Dalam pernyataan terpisah, Rubio mengecam keras tindakan pejabat asing yang menargetkan warga AS atas unggahan di media sosial atau yang menekan perusahaan teknologi Amerika untuk menerapkan kebijakan moderasi konten tertentu.

Menurutnya, langkah-langkah semacam itu melanggar kedaulatan AS dan mengancam hak dasar kebebasan berbicara warga negaranya.

Departemen Luar Negeri AS juga menyampaikan bahwa kebijakan ini dapat mencakup pembatasan terhadap anggota keluarga dari individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Baca juga : Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

Wawancara visa pelajar

Pengumuman ini disampaikan sehari setelah laporan yang menyebut adanya arahan untuk menghentikan sementara wawancara visa pelajar, di tengah pertimbangan pemerintahan Trump untuk memperluas pemeriksaan media sosial terhadap mahasiswa asing.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah mencabut lebih dari 1.000 visa pelajar, termasuk mereka yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina atau aksi politik di kampus-kampus ternama seperti Harvard dan Stanford.

Rubio menegaskan bahwa visa adalah hak istimewa, bukan hak yang otomatis dan Amerika Serikat berhak penuh untuk menentukan siapa yang dapat masuk ke wilayahnya. (Fer/I-1)