Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH Amerika Serikat kini mewajibkan seluruh calon mahasiswa asing yang ingin belajar di AS untuk mengubah akun media sosial menjadi publik. Kebijakan ini bertujuan menyaring konten yang dianggap anti-Amerika dan akan diterapkan berdasarkan pedoman baru dari Departemen Luar Negeri.
Proses penerbitan visa pelajar sempat ditangguhkan sejak akhir Mei guna menyusun panduan terbaru ini. Kini Departemen Luar Negeri akan kembali membuka jadwal wawancara.
“Pemeriksaan media sosial yang diperketat ini memastikan bahwa setiap orang yang ingin masuk ke negara kami disaring dengan benar,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.
Petugas konsuler AS disebut akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua pemohon visa pelajar dan program pertukaran. Untuk memperlancar proses ini, pemohon diminta mengubah pengaturan privasi akun media sosial mereka menjadi terbuka atau "public".
Kebijakan ini merujuk pada perintah eksekutif Presiden Donald Trump di hari pertamanya menjabat, yang menekankan perlunya penyaringan ketat terhadap siapa pun yang masuk ke AS, agar tidak membawa "sikap bermusuhan terhadap warga, budaya, pemerintah, atau prinsip-prinsip dasar Amerika."
Visa pelajar menjadi salah satu titik panas dalam kebijakan pendidikan tinggi di era Trump. Ribuan visa telah dibatalkan, dan pemerintah bahkan sempat mencoba melarang mahasiswa internasional belajar di universitas ternama seperti Harvard.
Menteri Luar Negeri saat ini, Marco Rubio, juga telah membatalkan sejumlah visa, terutama milik mahasiswa yang memimpin aksi protes terhadap serangan Israel di Gaza. Ia menggunakan undang-undang lama yang memungkinkan pencabutan visa terhadap orang-orang yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS.
Sebelumnya pada April, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyatakan media sosial pemohon visa pelajar akan diperiksa untuk mencari aktivitas yang dianggap antisemitisme, yang bisa berujung pada penolakan visa.
Pemeriksaan media sosial bukan hal baru bagi pemerintah AS. Praktik ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade, terutama bagi pemohon visa imigran dan kartu hijau. (AFP/Z-2)
Hakim federal memutuskan pemerintah tidak boleh melarang pendaftaran mahasiswa internasional di universitas bergengsi tersebut.
Pemerintahan Trump hentikan penjadwalan visa pelajar dan siapkan perluasan pemeriksaan media sosial. Kebijakan ini picu kontroversi dengan kampus elit AS.
Kekacauan ini bermula dari langkah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, yang mencabut izin Harvard untuk menerima pelajar asing mulai Tahun Akademik 2025–2026.
Menteri Pendidikan Hong Kong Christine Choi mengimbau seluruh lembaga pendidikan tinggi di kota tersebut agar membuka peluang bagi para mahasiswa yang terdampak.
Para mahasiswa internasional tersebut penting memahami tata cara hidup dan budaya lokal, agar mereka merasa nyaman.
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal menilai bahwa saat ini negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait tarif AS tak akan mudah.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
BALERINA asal Indonesia, Jade Princessa Nugroho, dikontrak Ballet Vero Beach di kota Vero Beach, Florida, Amerika Serikat, sebagai fellow dancer sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang.
Pasar global di luar ekspektasi merespons ancaman tarif terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan cukup tenang.
Presiden Emmanuel Macron menyerukan agar negara-negara Eropa mengurangi ketergantungan ganda terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved