Trump Tunda Visa Pelajar dan Perketat Pemeriksaan Media Sosial Mahasiswa Asing

PEMERINTAHAN Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan kedutaan besar untuk menghentikan penjadwalan janji temu visa pelajar. Hal ini seiring dengan persiapan perluasan pemeriksaan media sosial terhadap para pemohon visa tersebut.

Dalam salinan memo yang dikirim ke pos-pos diplomatik, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan penundaan ini akan berlangsung "hingga ada panduan lebih lanjut".

Pesan tersebut menyebutkan pemeriksaan media sosial akan diperketat untuk visa pelajar dan visa pertukaran asing, yang menurutnya akan memiliki "implikasi signifikan" bagi kedutaan besar dan konsulat.

Baca juga : Visa Pelajar AS: Peluang Emas yang Kini Berisiko Jadi Tiket Pulang Paksa

Kebijakan ini muncul di tengah perseteruan Trump dengan beberapa perguruan tinggi elit di AS, yang menurutnya terlalu berpihak ke kiri. Ia menuduh beberapa di antaranya membiarkan antisemitisme tumbuh di kampus dan menerapkan kebijakan penerimaan mahasiswa yang diskriminatif.

Hapus Janji Wawancara

Memo dari Departemen Luar Negeri yang dilihat CBS News, memerintahkan kedutaan-kedutaan AS pada Selasa untuk menghapus semua janji temu yang belum terisi dari kalender mereka untuk pemohon visa pelajar. Perintah itu menyatakan janji temu yang sudah dijadwalkan tetap dapat dilanjutkan.

Kabel diplomatik tersebut juga menyebutkan Departemen Luar Negeri tengah bersiap untuk "perluasan pemeriksaan dan penyaringan media sosial yang diwajibkan" terhadap semua aplikasi visa pelajar.

Baca juga : Trump Tawarkan Kanada Gabung Sistem Pertahanan "Golden Dome" Gratis, Asal Jadi Negara Bagian AS

Pelajar asing yang ingin menempuh pendidikan di AS biasanya diwajibkan untuk menjadwalkan wawancara di kedutaan besar Amerika di negara asal mereka sebelum visa disetujui.

Banyak institusi pendidikan di AS sangat bergantung pada pelajar internasional untuk pendanaan, karena mereka sering membayar biaya kuliah yang lebih tinggi.

Ketika ditanya mengenai visa pelajar, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa: "Kami sangat serius dalam proses penyaringan siapa yang masuk ke negara ini, dan kami akan terus melakukannya."

Baca juga : Raja Charles III Tegaskan Kedaulatan Kanada di Tengah Tekanan dari Donald Trump

Aktivisme Pro-Palestina

Pemerintahan Trump telah membekukan ratusan juta dolar dana untuk universitas dan mengambil langkah-langkah untuk mendeportasi mahasiswa, serta mencabut ribuan visa lainnya. Banyak dari tindakan ini telah diblokir oleh pengadilan.

Gedung Putih menuduh beberapa universitas AS membiarkan aktivisme pro-Palestina di kampus dibajak oleh antisemitisme. Sebaliknya, pihak kampus menuduh pemerintahan Trump mencoba membatasi hak kebebasan berpendapat.

Universitas Harvard menjadi titik fokus kemarahan Presiden Donald Trump. Pekan lalu, pemerintahan Trump mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa internasional atau menjadi tuan rumah bagi peneliti asing. Seorang hakim federal memblokir kebijakan tersebut.

Jika kebijakan ini diberlakukan, hal itu dapat menjadi pukulan berat bagi universitas tersebut, di mana lebih dari seperempat mahasiswanya merupakan pelajar asing. (BBC/Z-2)