Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Co Kapten Timnas AMIN Sudirman Said meminta agar masyarakat ikut mengoreksi pemerintahan Joko Widodo yang semakin menunjukkan watak otoriter. Sudirman mengingatkan apabila masyarakat terus menerus membiarkan gaya kepemimpinan yang otoriter itu terus berlangsung, maka ke depannya demokrasi akan hilang.
“Era ini jauh lebih buruk dari era otoriternya Pak Harto (Soeharto). Dulu Pak Harto otoriter juga, tetapi kualitas kepemimpinan terjaga. Keadaan sekarang KKN berlanjut di mana-mana. Kita menghadapi satu bahaya besar, yakni lumpuhnya fungsi kepemimpinan publik,” kata Sudirman dalam diskusi bertajuk ‘Refklesi Seperempat Abat Reformasi’, Kamis (14/3).
Sudirman mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung bersama dengan para guru besar dari berbagai universitas dan mahasiswa untuk mengembalikan keadaan demokrasi seperti semangat reformasi.
Dia juga menyinggung belakangan ini, kualitas kepemimpinan di Indonesia dari berbagai level juga menurun drastis. Sistem perekrutan pemimpin hanya berpatokan pada angka elektoral. Sehingga mengesampingkan kualitas yang semestinya dimiliki seorang pemimpin.
“Bagaimana ke depan kita memasukkan unsur kualitatif dalam perekrutan kepemimpinan kita. Jadi tidak hanya terkait dengan angka-angka kriteria yang sifatnya normatif tetapi betul-betul memberi ruang bagi munculnya figur-figur yang mempunyai potensi dan integritas dan mempunyai kredibilitas,” ucap dia. (Z-8)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Duong menekankan pentingnya memperbaiki model pendidikan tenaga kesehatan dan perawatan yang ada saat ini
Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015.
REKTOR Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menekankan pemimpin Indonesia seharusnya juga seorang pendidik.
Sudirman Said menyebut seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan juga oleh kemampuan menyelesaikan masalah secara nyata.
Sudirman Said mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi polri hanya akan berhasil jika melibatkan masyarakat.
Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, resmi melantik Sudirman Said, sebagai rektor untuk periode 2025-2029 dna pejabat struktural lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved