Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Belarus Alexander Lukashenko, pada Kamis (20/10, mengatakan pemungutan suara atau referendum reformasi konstitusi yang dijanjikannya akan diadakan pada 27 Februari 2022 setelah terjadi gelombang protes terhadap pemerintahannya.
Lukashenko, yang telah berkuasa selama hampir 30 tahun, pertama kali melontarkan kemungkinan perubahan konstitusi setelah pemilihan presiden pada Agustus 2020 telah memicu demonstrasi bersejarah yang disambut dengan tindakan keras brutal.
Dia mengklaim masa jabatan keenam dalam pemungutan suara itu dan memenjarakan tokoh-tokoh oposisi terkemuka, dengan saingan utamanya Svetlana Tikhanovskaya melarikan diri ke Lithuania.
Amandemen tersebut akan mengembalikan batas masa jabatan presiden - yang sebelumnya dibatalkan oleh Lukashenko - menjadi dua masa jabatan lima tahun. Namun konstitusi yang diamandemen hanya akan berlaku untuk presiden terpilih berikutnya.
Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.
Perubahan konstitusi yang diusulkan juga memberikan kekebalan kepada mantan pemimpin atas kejahatan yang dilakukan selama masa jabatan mereka dan akan membuat Belarus legal untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir di wilayahnya.
Kantor Tikhanovskaya di Lithuania mengecam pemungutan suara itu pada Kamis (20/1) dengan mengatakan bahwa tindakan keras terhadap suara-suara yang berbeda sejak pemilihan 2020 membuat diskusi nyata tentang usulan itu menjadi tidak mungkin.
"Tidak ada peluang untuk diskusi bebas tentang amandemen yang diusulkan, komisi pemilihan tidak dibentuk secara transparan, dan pemantauan independen terhadap proses pemungutan suara tidak mungkin," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Satu-satunya kemungkinan kampanye pemilihan yang memenuhi kepentingan warga Belarus adalah pemilihan presiden baru yang demokratis menurut standar internasional dan hanya setelah pembebasan semua tahanan politik," tambahnya.
Kelompok hak asasi Viasna mengatakan bahwa hampir 1.000 orang di Belarus telah dipenjara karena alasan politik dan bulan lalu Lukashenko memenjarakan seorang blogger YouTube berusia 43 tahun yang merupakan suami Tikhanovskaya, Sergai Tikhanovsky, selama 18 tahun.
Presiden Vladimir Putin pada tahun 2020 mengadakan pemungutan suara tentang perubahan konstitusi yang memungkinkan dia untuk tetap berkuasa hingga tahun 2036. (AFP/Nur/OL-09)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Indonesia memiliki modal yang kuat dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.
WAKIL Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membacakan dan menyerahkan Maklumat Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR, Jumat, 10 November 2023.
DPD bersikeras mendorong amandemen UUD 1945 setelah mendengarkan banyak masukan.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan reformasi undang-undang dasar sudah mencapai usia 24 tahun. Di waktu yang cukup lama itu maka perlu ada evaluasi total untuk perbaikan
Menko Polhukam Mahfud MD menilai usulan amendemen sebagai hak bernegara setiap warga negara. Amendemen yang dicetuskan itu bisa disebabkan oleh implementasi UU sebelumnya belum baik.
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan keliru.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved