Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membacakan dan menyerahkan Maklumat Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR, Jumat, 10 November 2023.
DPD bersikeras mendorong amandemen UUD 1945 setelah mendengarkan banyak masukan.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan reformasi undang-undang dasar sudah mencapai usia 24 tahun. Di waktu yang cukup lama itu maka perlu ada evaluasi total untuk perbaikan
Menko Polhukam Mahfud MD menilai usulan amendemen sebagai hak bernegara setiap warga negara. Amendemen yang dicetuskan itu bisa disebabkan oleh implementasi UU sebelumnya belum baik.
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan keliru.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
KETUA MPR, Bambang Soesatyo, menyebut jajarannya sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
PROPOSAL atau usulan perbaikan konstitusi yang mampu memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat harus dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Ketua MPR mengklaim sudah mengkaji lebih dalam tentang amandemen UUD 1945.
PRESIDEN merupakan kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia. Tugas dan wewenang Presiden tercantum dalam UUD 1945.
Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.
AMANDEMEN ke-5 konstitusi oleh MPR RI yang rencananya ditargetkan selesai tahun ini, harus melibatkan keterlibatan rakyat langsung.
LaNyalla Mattalitti berpendapat wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara.
Adi menilai pembahasan amandemen justru beresiko melenceng dari sekedar pembahasan penambahan kewenangan MPR terkait PPHN
Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.
Amendemen UUD 1945 bukan sesuatu yang tabu. Tapi perubahan konstitusi mesti berlandaskan pada desakan dan keinginan rakyat, bukan elite
Hal itu dipaparkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurut dia amendemen UUD 1945 bukanlah hal yang tabu terlebih mekanismenya diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.
Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.
Ia mengatakan seluruh peserta rapat memang membahas evaluasi ketatanegaraan, namun bukan pada struktur undang-undang dasar
berbagai kalangan menyangsikan apabila amendemen konstitusi hanya dilakukan secara terbatas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved