Rabu 01 September 2021, 21:29 WIB

Pro-Kontra Amandemen UUD Pasca-masuknya PAN ke Koalisi Pemerintahan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pro-Kontra Amandemen UUD Pasca-masuknya PAN ke Koalisi Pemerintahan

Dok. Metro Tv
Hotroom MetroTV Koalisi besar Jangan Loyo

 

MASUKNYA Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah semakin memperkuat kekuatan koalisi untuk melakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). 

Dalam pidato politiknya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berkali-kali menegaskan amandemen terbatas dibutuhkan untuk menambah kewenangan MPR dalam menerapkab Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menegaskan tidak ada yang bisa menjamin amandemen yang dilakukan hanya terbatas pada penambahan peran MPR menerapkan PPHN. Adi menilai pembahasan amandemen justru beresiko melenceng dari sekedar pembahasan penambahan kewenangan MPR terkait PPHN sehingga berpotensi menjadi bola liar di parlemen. 

"Tidak ada yang bisa menjamin. Kartu politiknya tidak ada. Amandemen UUD membuka koysk pandora yang beresiko ada pasal-pasal di luar PPHN sehingga membuat situasi politik menjadi tidak kondsuif," ungkap Adi dalam acara Hotroom yang disiarkan di Metro TV dan dipandu oleh Hotman Paris, pada Rabu (1/9). 

Menurut Adi, bergabungnya PAN ke dalam koalisi membuat kekuatan pemerintah semakin kuat. Koalisi pendukung pemerintah hanya membutuhkan tambahan dukungan 3 kursi DPD untuk meloloskan perubahan dalam amandemen. 

Adi menilai, dengan kekuatan yang besar saat ini bukan tidak mungkin amandemen juga akan meloloskan pembahasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 

"Melihat komposisi kekuatan politik yang ada sekarang, cukup besar peluangnya amandemen akan melebar ke pembahasan iwu jabatan presiden 3 periode. Karena DPR dan pemerintah sama-sama powerfull," ujarnya. 

Baca juga : Amendemen UUD 1945 Tidak Boleh Atas Gagasan Elite

Dalam kesempatan yang sama Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut dalam era demokrasi skenario yang disebutkan oleh Adi bisa saja terwujud asalkan mendapat persetujuan dari semua pihak. 

Namun, Presiden sendiri dikatakan Ngabalin sudah menyatakan sikapnya untuk tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. 

"Presiden telah menyatakan sikapnya soal masa jabatan. Sudah selesai tidak ada perpanjangan 3 periode," ungkap Ngabalin. 

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek juga menegaskan, sejak PAN bergabung, hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai amandemen terkait jabatan presiden di dalam koalisi. Bahkan Awiem menyebut bahwa isu amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden muncul dari partai di luar koalisi. 

"Sejauh ini sama sekali tidak ada pembicaraan sedikitpun soal amandemen khsususnya soal periode presiden," ungkapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa partainya akan terus kritis berada di luar pemerintahan. Demokrat akan memposisikan diri sebagai kekuatan yang berani untuk memperingatkan pemerintah. Soal amandemen, Herzaky menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin melaksanakan rencana tersebut. 

"Jabatan presiden 2 periode ini kan amanat reformasi di tahun 1998. Janganlah kemudian kita kenbali lagi. Masa jabatan presiden perlu dibatasi," ungkapnya. (OL-7)

Baca Juga

dok.ist

Majelis Rakyat Global Indonesia akan Dideklarasikan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Desember 2021, 07:11 WIB
INISIATOR dari Majelis Rakyat Global Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil JAKI dan Indonesian...
Dok MI

Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 23:40 WIB
RUU TPKS bukan terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata, lebih dari itu sangat terkait dengan hak asasi...
Antara

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Bisa Risaukan Investor

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 23:36 WIB
Budi khawatir investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia khawatir dengan vonis...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya