Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan keliru.
"Sudah kesepakatan di unsur pimpinan MPR sepertinya tidak akan ada agenda amandemen UUD 1945 pada periode ini," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Baca juga: Nostalgia Lembaga Tertinggi Negara
Basarah mengatakan terpenting saat ini ialah menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Amandemen UUD tidak terlalu mendesak.
"Kita mau menyukseskan agenda Pemilu Raya di 2024," ujar Basarah.
Baca juga: MPR Sepakat Amandemen UUD 1945 Dilakukan Usai Pemilu 2024
Ketua DPP PDIP itu menuturkan mengubah UUD 1945 tak mudah. Hal itu harus melibatkan banyak pemangku kepentingan hingga ketua umum parpol.
"Cara perubahan UUD itu diatur secara rigid di dalam pasal 37 UUD kita. Sehingga tidak bisa kita dilakukan secara sepihak oleh MPR tetapi juga perlu mendengarkan pendapat stakeholder atau pemangku kepentingan bangsa yang lain terutama para ketua umum parpol yang punya perwakilan di fraksi MPR," jelas Basarah.
(Z-9)
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
Warna kuning lembut yang dipilih Selvi Ananda adalah kategori warna butter yellow yang menjadi salah satu warna tren 2025.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Ia mengatakan putusan MK tentang pemisahan Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
Amanah konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus direalisasikan dalam menyikapi konflik dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved