MPR Tegaskan Tak Ada Amandemen UUD di Periode Sekarang

Viral Uya Kuya Joget, Sekarang Minta Maaf

"Saya tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti siapa pun. Itu hanya murni untuk mengapresiasi pemain musik yang tampil saat itu,"

Wakil Ketua DPR Luruskan soal Anggota Joget saat Sidang Tahunan

Adies Kadir mengatakan bahwa sejumlah anggota DPR RI berjoget di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8) setelah acara inti dan pidato-pidato kenegaraan selesai.

Arahan Prabowo soal Hukum tidak Pandang Bulu, Pengamat: Syarat Mutlak Keadilan Sosial

Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial 

Gerindra Sebut Pidato Prabowo di MPR Peta Jalan Bebas Korupsi

Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.

DPR Dukung Langkah Prabowo Berantas Tambang Ilegal

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.

Ultimatum Prabowo untuk Jenderal TNI-Polri yang Jadi Beking Tambang Ilegal: Saya tidak Gentar!

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.

IOC Hukum Indonesia, Menpora: Menolak Israel Dilindungi UUD 1945

IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.

Usai Gugur Uji Formil, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK

Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).

MK Tolak Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal, Lulusan SMA Sederajat Tetap Bisa Jadi Polisi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi 

Ketua MPR: Perubahan UUD 1945 tidak Bisa Jadi Jalan Pintas

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.

Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia