Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI bersikukuh mendorong amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. DPD mengklaim sudah mendengar banyak masukan dari berbagai pihak.
"Nah momentum ini juga digunakan oleh DPD di samping menyerap masukan-masukan dari berbagai komponen bangsa, bahwa tidak bisa dihindari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ke empat ini harus dilakukan," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (1/10).
Nono mengatakan amendemen diperlukan berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Menurut dia dalam dua dekade pemerintahan Indonesia, PPHN sudah dikenal.
Baca juga: KWP Award 2023 Kembali Digelar
"Yaitu di masa pemerintahan Bung Karno Presiden kita 25 tahun itu berjalan dengan pokok-pokok haluan negara. Orde Baru juga bergerak 32 tahun dengan garis besar haluan negara. Justru era reformasi kita bergerak tanpa ada pokok-pokok haluan negara," ucap Nono.
Ia klaim perubahan UUD 1945 jadi catatan penting yang dikehendaki berbagai komponen. Amendemen juga disebut membuat bangsa tidak bersandar pada visi dan misi presiden terpilih.
Baca juga: Anggota DPD RI Apresiasi Kerja Cepat PetroChina Jabung
"Kita hanya bersandar pada visi dan misi presiden terpilih dan ini akan sulit kita menentukan arah strategis perjalanan bangsa kita ini," ujar Nono. (Z-3)
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved