Ketua MPR: Perubahan UUD 1945 tidak Bisa Jadi Jalan Pintas

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa. Menurutnya, setiap upaya perubahan konstitusi harus dilakukan melalui proses panjang dengan keterlibatan masyarakat luas.

“Amendemen bukan jalan pintas untuk mengatasi semua masalah,” ujar Muzani dalam pidatonya pada peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-80 MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025.

Proses Panjang dan Transparan

Muzani menekankan, pembahasan amandemen harus dilandasi transparansi. Masyarakat, katanya, perlu mengetahui secara jelas alasan dan tahapan yang melatarbelakangi setiap usulan perubahan konstitusi.

Baca juga : Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum

“Prosesnya harus partisipatif. Akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat umum perlu diberi ruang untuk ikut menyampaikan pandangan. Prinsipnya, perubahan konstitusi harus berangkat dari konsensus nasional yang luas,” tutur politisi Gerindra itu.

Hindari Kepentingan Kelompok

Ia mengingatkan agar amandemen UUD 1945 tidak ditunggangi kepentingan segelintir pihak. Menurut Muzani, konstitusi merupakan milik seluruh bangsa, sehingga arah perubahan harus benar-benar mencerminkan kesepakatan kolektif.

“Perubahan UUD tidak boleh lahir dari keinginan kelompok kecil. Ia harus menjadi buah kesepahaman bersama seluruh elemen bangsa,” tegasnya.