Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK ada pembahasan terkait amandemen UUD 1945 dalam pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dan tujuh partai koalisi pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang turut ambil bagian dalam rapat tersebut.
"Tadi kita membicarakan lima topik, perkembangan penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi, strategi bisnis nasional, evaluasi ketatanegaraan otonomi daerah dan pemindahan ibu kota negara. Tidak dibicarakan terkait UUD 1945," ujar Johnny di kediamannya, Jakarta, Rabu (25/8).
Baca juga : Pembicaraan Jokowi dan Ketum Parpol, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Baru
Ia mengatakan seluruh peserta rapat memang membahas evaluasi ketatanegaraan, namun bukan pada struktur undang-undang dasar melainkan pada aturan-aturan terkait pemisahan kewenangan penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah.
"Yang menjadi poin adalah karena ada problematika di dalam pengambilan keputusan. Sistem otonomi daerah yang sekarang tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya evalusi supaya jangan sampai menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di situasi darurat," jelasnya. (OL-7)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved