Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK ada pembahasan terkait amandemen UUD 1945 dalam pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dan tujuh partai koalisi pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang turut ambil bagian dalam rapat tersebut.
"Tadi kita membicarakan lima topik, perkembangan penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi, strategi bisnis nasional, evaluasi ketatanegaraan otonomi daerah dan pemindahan ibu kota negara. Tidak dibicarakan terkait UUD 1945," ujar Johnny di kediamannya, Jakarta, Rabu (25/8).
Baca juga : Pembicaraan Jokowi dan Ketum Parpol, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Baru
Ia mengatakan seluruh peserta rapat memang membahas evaluasi ketatanegaraan, namun bukan pada struktur undang-undang dasar melainkan pada aturan-aturan terkait pemisahan kewenangan penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah.
"Yang menjadi poin adalah karena ada problematika di dalam pengambilan keputusan. Sistem otonomi daerah yang sekarang tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya evalusi supaya jangan sampai menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di situasi darurat," jelasnya. (OL-7)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
BENCANA Hidrometerologi yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved