Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
TIDAK ada pembahasan terkait amandemen UUD 1945 dalam pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dan tujuh partai koalisi pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang turut ambil bagian dalam rapat tersebut.
"Tadi kita membicarakan lima topik, perkembangan penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi, strategi bisnis nasional, evaluasi ketatanegaraan otonomi daerah dan pemindahan ibu kota negara. Tidak dibicarakan terkait UUD 1945," ujar Johnny di kediamannya, Jakarta, Rabu (25/8).
Baca juga : Pembicaraan Jokowi dan Ketum Parpol, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Baru
Ia mengatakan seluruh peserta rapat memang membahas evaluasi ketatanegaraan, namun bukan pada struktur undang-undang dasar melainkan pada aturan-aturan terkait pemisahan kewenangan penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah.
"Yang menjadi poin adalah karena ada problematika di dalam pengambilan keputusan. Sistem otonomi daerah yang sekarang tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya evalusi supaya jangan sampai menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di situasi darurat," jelasnya. (OL-7)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved