Pembicaraan Jokowi dan Ketum Parpol, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Baru

PRESIDEN Joko Widodo bersama tujuh partai koalisi pemerintahan sepakat untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan terutama terkait otonomi daerah.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah kepala negara mengadakan pertemuan terbatas dengan tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai pendukung pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8).

Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang ikut dalam pertemuan mengungkapkan perubahan dibutuhkan demi menyesuaikan situasi krisis akibat pandemi.

Saat ini, sistem otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang menyokongnya cukup menyulitkan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penanganan covid-19

"Ini menjadi kendala yang harus kita atasi. Dengan begitu, setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita punya sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif, lebih cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, terutama pada situasi kedaruratan seperti sekarang," jelas pria yang juga menjabat menteri komunikasi dan informatika itu.

Selain membahas otonomi daerah, ada empat topik lain yang juga didiskusikan dalam rapat yakni perkembangan penanganan covid-19, pertumbuhan ekonomi, strategi bisnis nasional serta pemindahan ibu kota negara.

Baca juga: PAN Resmi Masuk Koalisi Pemerintah

Terkait perkembangan penanganan pandemi, Johnny menyampaikan seluruh partai koalisi memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah.

"Kita bersyukur melalui kerja sama yang dilakukan, sekarang muncul tanda tanda positif yang menggembirakan. Yang jadi tugas kita selanjutnya, bagaimana menjaga capaian itu dan terus berusaha memutus rantai dan menuju babak baru penanganan covid-19," tuturnya.

Kemudian, perihal pertumbuhan ekonomi, para partai pendukung juga gembira dengan capaian pada kuartal kedua tahun ini.

Melalui gotong royong dan kebijakan ekstra di suasana yang tidak menentu, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan 7,07%

"Harapannya, kita bisa mempertahankannya di sisa tahun ini namun kita juga harus tetap mewaspadai perkembangan varian delta," sambung Johnny.

Selanjutnya, terkait strategi bisnis nasional, Jokowi meminta dukungan partai koalisi untuk mengubah fondasi perekonomian yang selama ini bersifat konsumtif menjadi produktif.

Baca juga: PAN Resmi Bergabung ke Pemerintahan, PDIP: Pertegas Gotong-royong

Ia mendorong harus ada nilai tambah yang lebih besar lagi di dalam negeri.

"Secara khusus untuk komoditas pertambangan, pertanian dan ekonomi hijau. Itu semua harus ada nilai tambah melalui proses pengolahan di dalam negeri. Hilirisasi dan digitilisasi ditekankan betul," sambungnya.

Yang terakhir ialah tentang rencana pemindahan ibu kota negara. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, gagasan besar tersebut tidak boleh dilupakan.

Presiden dan seluruh partai koalisi melihat Indonesia sangat membutuhkan ibu kota negara baru lantaran DKI Jakarta sudah sangat penuh dengan problematika yang sangat kompleks.

"Namun kami pastikan itu tidak akan berlangsung hari ini. Kita siapkan dulu legislasi primer yang memadai. Proses politik untuk menghasilkan UU IKN yang cocok yang nanti akan dilakukan bersama dengan partai koalisi," tandasnya.(OL-4)