Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pihaknya tidak memiliki alasan untuk mundur dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin hingga tahun 2024.
"Enggak ada alasan bagi NasDem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi NasDem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh NasDem," ujar Surya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, hari ini.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Dengan demikian, Surya mengatakan bahwa NasDem akan tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan memperjuangkan agar pada masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik.
"Harapan kami, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dalam 2 tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy (warisan). Itu yang harus diperjuangkan oleh NasDem," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Surya mengimbau para kader NasDem agar tidak menanggapi komentar mengenai mundur dari koalisi pemerintahan ataupun komentar negatif lainnya yang berpotensi membuat suasana politik Tanah Air tidak kondusif.
Baca juga: Surya Paloh: Anies Akan Perkuat Nilai Kebangsaan
"Yang diharapkan NasDem adalah suasana yang tenang, koalisi makin saling menghargai, makin kokoh. Jadi, saya pikir kepada kader-kader NasDem enggak perlu menjawab komentar-komentar yang barang kali hanya membuat suasana itu tidak kondusif," ujarnya.
Menurut Surya, situasi politik yang kondusif perlu senantiasa terjaga agar tidak mengganggu Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dan menghadapi beragam persoalan yang makin kompleks.
"NasDem berupaya agar suasana yang kondusif itu harus tetap terjaga secara baik, sayang kalau enggak. Apalah itu urusan-urusan si A-lah, si B-lah, ini, itu. Itu istilahnya isu tetek bengek (masalah kecil)," ucap Surya.(Ant/OL-4)
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
BENCANA Hidrometerologi yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved