Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pihaknya tidak memiliki alasan untuk mundur dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin hingga tahun 2024.
"Enggak ada alasan bagi NasDem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi NasDem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh NasDem," ujar Surya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, hari ini.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Dengan demikian, Surya mengatakan bahwa NasDem akan tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan memperjuangkan agar pada masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik.
"Harapan kami, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dalam 2 tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy (warisan). Itu yang harus diperjuangkan oleh NasDem," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Surya mengimbau para kader NasDem agar tidak menanggapi komentar mengenai mundur dari koalisi pemerintahan ataupun komentar negatif lainnya yang berpotensi membuat suasana politik Tanah Air tidak kondusif.
Baca juga: Surya Paloh: Anies Akan Perkuat Nilai Kebangsaan
"Yang diharapkan NasDem adalah suasana yang tenang, koalisi makin saling menghargai, makin kokoh. Jadi, saya pikir kepada kader-kader NasDem enggak perlu menjawab komentar-komentar yang barang kali hanya membuat suasana itu tidak kondusif," ujarnya.
Menurut Surya, situasi politik yang kondusif perlu senantiasa terjaga agar tidak mengganggu Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dan menghadapi beragam persoalan yang makin kompleks.
"NasDem berupaya agar suasana yang kondusif itu harus tetap terjaga secara baik, sayang kalau enggak. Apalah itu urusan-urusan si A-lah, si B-lah, ini, itu. Itu istilahnya isu tetek bengek (masalah kecil)," ucap Surya.(Ant/OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved