Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa. Ia mengaku tidak ada pembahasan hal-hal bersifat politik, termasuk bursa calon presiden pada agenda tersebut.
"Bahagia sekali, banyak tertawa-tertawa. Makanannya juga enak sekali, ada udangnya, enak sekali," ujar Mardiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5) malam.
Pertemuan tersebut, sambungnya, juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah masih solid.
Baca juga: Jokowi Dinilai Kebablasan Bahas Capres di Istana
"Partai koalisi dengan pemerintah ini semua masih kokoh, masih berkomunikasi terus secara intens. Kami diundang makan malam dengan Pak Presiden membahas Indonesia, Lebaran. Kemudian penanganan kemacetan lalu lintas yang baik tidak seperti dulu," ucapnya.
Menurut Mardiono, sejumlah hal dibahas dengan suasana santai namun tetap berorientasi pada pembangunan Indonesia ke depan. Salah satu yang dibahas, kata dia, adalah mengenai pentingnya stabilitas politik dan komitmen untuk menjaga pesta demokrasi. Seluruh partai koalisi ingin Pemilu 2024 bisa dinikmati masyarakat. Selain itu, kata dia, stabilitas politik harus bisa membawa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk bonus demografi.
Baca juga: Seperti NasDem, PKS tak Terima Undangan Silaturahmi Lebaran di Istana
Pertemuan antara Jokowi dan jajaran ketum parpol koalisi pemerintah dilakukan secara tertutup. Ketika pertemuan berakhir, Megawati terlebih dahulu meninggalkan Istana Merdeka menggunakan mobil didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Setelah Megawati, kemudian Airlangga dan Muhaimin Iskandar berjalan kaki beriringan meninggalkan Istana.
Selanjutnya, Prabowo, Zulkifli Hasan, dan Mardiono berjalan bersama meninggalkan Istana. (Ant/Z-11)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved