Sampai Kapan Megawati Rangkap Jabatan Ketua Umum Sekaligus Sekjen PDIP?

STRUKTUR kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 telah diumumkan dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali pada Sabtu (2/8). Untuk sementara, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen). Meski begitu, posisi sekjen masih terbuka untuk kembali diisi oleh Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa keputusan Megawati merangkap jabatan telah dipertimbangkan matang. Namun, menurutnya, tidak mungkin Megawati merangkap jabatan sekjen selama lima tahun penuh dalam struktur kepengurusan.

Waktu Pendaftaran?

Menurut Ribka, struktur lengkap termasuk posisi sekjen akan diserahkan saat pendaftaran kepengurusan baru ke Kementerian Hukum. "Biasanya sudah dilengkapi ya. Kan enggak mungkin kasih ke Kemenkum belum ada sekjen." kata Ribka di Bali, Sabtu (2/7).

Baca juga : Mega Sebut Kehadiran Hasto di Kongres PDIP Bukti Kebenaran Menang

Saat ditanya peluang Hasto kembali menjabat, Ribka menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Megawati. Ia juga menegaskan bahwa persoalan hukum yang sempat menjerat Hasto Kristiyanto bukanlah penghalang baginya untuk kembali menjabat. 

Pembelajaran Hasto?

Menurutnya, kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik. Ribka menyebut Megawati ingin turut merehabilitasi nama baik Hasto dari kasus dugaan korupsi yang menjeratnya yang berujung pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ibu ini kan orangnya ingin merehabilitasi juga. Kan dia tahu semua bahwa publik, Hasto ini tidak terstigma karena korupsi. Itu penting. Ini kan pembelajaran politik juga,” kata Ribka 

Baca juga : Hasto Klaim Megawati tak Tergantikan di Kursi Ketum PDIP

"Nanti digoreng (seolah) Pak Hasto enggak jadi sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu, kalau sudah, ibu merehabilitasi juga,” kata dia.

Pertimbangan Matang?

Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Ia yakin Megawati memiliki pertimbangan matang, baik untuk kepentingan internal partai maupun skala yang lebih luas.

“Yang pasti ibu punya pertimbangan lebih matang, baik untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar,” jelas dia.

Posisi Sekjen?

Ketika ditanya apakah posisi sekjen akan segera diisi sebelum struktur diserahkan Kemenkum, Komarudin tidak memberikan jawaban pasti.

"Kia lihat saja nanti, hanya ibu (Megawati) yang tahu," kata dia.

Ia memastikan bahwa proses pendaftaran struktur kepengurusan PDIP ke Kemenkum akan dilakukan paling lambat akhir Agustus 2025. Menurutnya, seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan siap diserahkan.

"Pendaftaran ke Kementerian Hukum, paling tidak dalam dua atau tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana. Karena kita juga, bagian persidangan dokumennya lengkap,” ujar Komarudin. 

Struktur Pengurus?

Sebanyak 37 nama masuk dalam struktur kepengurusan pusat. Secara resmi Megawati mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). 

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah

3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

29.    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

30.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

31.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

32.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

33.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

34.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

35.    Bendahara Umum – Olly Dondokambey

36.    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

37.    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

(Mal/P-3)