Berita Terbaru Rangkap jabatan Hari Ini

Pakar Sebut Penerbitan PP tak Selesaikan Polemik Perpol 10/2025

Pasal 28 Undang-Undang (UU) Polri sebenarnya tidak mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota kepolisian.

PP Pemuda Muhammadiyah Nilai Perpol 10/2025 Beri Batasan Polri di Jabatan Sipil

Dzulfikar menjelaskan, berdasarkan analisis hukum pihaknya, Putusan MK Nomor 114 tidak membatalkan secara keseluruhan penjelasan mengenai jabatan di luar kepolisian.

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Bisa Merasa demi ke Pentas Dunia

Publik menyoroti rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI. Apakah fokus pengembangan sepak bola Indonesia bisa maksimal?

Rangkap Jabatan Menpora, Ketua Umum PSSI Erick Thohir Kritik Media

Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta insan media tidak mencampuradukkan perannya di dua jabatan berbeda.

Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Mentan dan Kepala Bapanas, Ini Penjelasan Istana

Istana menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Badan pangan nasional.

Rangkap Jabatan Bikin Kacau Tata Kelola Pemerintahan dan BUMN

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai tata kelola birokrasi di bawah Presiden Prabowo Subianto berpotensi semakin kacau akibat praktik rangkap jabatan wakil menteri dan pejabat lainnya.

Para Hakim MK Kritik Ahli yang Sebut Personel Kepolisian Boleh Rangkap Jabatan Sipil

Hakim Enny Nurbaningsih menambahkan pertanyaan soal dasar Oce menyebut Peraturan Kapolri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.

Menkum Sebut Kementerian BUMN Jadi Badan, Tak Setara Danantara

Hal itu menunggu perubahan keempat UU BUMN disahkan DPR. Jadwal rapat paripurna DPR pengesahan revisi UU BUMN juga belum disampaikan.

Disurati FIFA, Erick Thohir Pastikan Tetap Pimpin PSSI

Erick Thohir pastikan tetap pimpin PSSI meski jadi Menpora RI, FIFA tegaskan rangkap jabatan tak melanggar aturan.

KPK: Rangkap Jabatan Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan kerap menjadi penyebab korupsi pada sejumlah kasus.

Tidak Perlu Perpres Soal Wamen Rangkap Jabatan, Pengamat: Presiden Tinggal Jalankan Putusan MK

Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menjalankan putusan MK dan tidak lagi mempersilakan wamen untuk rangkap jabatan.

MAKI: Rangkap Jabatan Wamen Berpotensi Timbulkan Korupsi

Praktik rangkap jabatan tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan tetapi juga mencederai prinsip antikorupsi dari pejabat publik.

Komisi X DPR: Erick Thohir Tak Perlu Mundur dari PSSI, Beri Waktu Tuntaskan Tugas Bawa Timnas ke Piala Dunia

Erick Thohir tak perlu mundur dari PSSI, Komisi X DPR mendorong dia fokus ke prestasi Timnas dan inovasi olahraga nasional.

Pengamat: Presiden Harus Segera Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Larangan rangkap jabatan ini juga bertujuan untuk memperkuat profesionalitas.

MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan

MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan

Gugatan Wamen Rangkap Jabatan BUMN, MK Nyatakan tidak Dapat Diterima

Kerugian konstitusional yang diuraikan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial.

Elite PDIP Luruskan Soal Bambang Pacul Dicopot dari Ketua DPD Jateng

“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"

Dasco Sebut Prabowo Sengaja Taruh Wamen Sebagai Komisaris untuk Awasi Kinerja BUMN

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Sampai Kapan Megawati Rangkap Jabatan Ketua Umum Sekaligus Sekjen PDIP?

Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia