Berita Terbaru rangkap jabatan Hari Ini

Elite PDIP Luruskan Soal Bambang Pacul Dicopot dari Ketua DPD Jateng

“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"

Dasco Sebut Prabowo Sengaja Taruh Wamen Sebagai Komisaris untuk Awasi Kinerja BUMN

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Sampai Kapan Megawati Rangkap Jabatan Ketua Umum Sekaligus Sekjen PDIP?

Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.

MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen

Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum

Rakyat dan Politik Cari Makan

BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.

Apa itu Serakahnomics? Pengamat: Itu Hal yang Terjadi di Lingkungan Istana

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Sebut Serakahnomics, Pengamat Singgung Rangkap Jabatan

PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut soal praktik keserakahan yang disebut serakahnomics. Pengamat singgung Jabatan publik dirangkap demi honorarium ganda

MK Tolak Gugatan UU Kementerian Soal Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pengurus Parpol

Kekhawatiran hipotesis spekulatif atas sistem presidensial maupun check and balances tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat nyata dengan norma yang diuji.

Gugatan UU Kementerian soal Rangkap Jabatan tidak Diterima MK

MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri

30 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftarnya!

30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.

UU Kementerian Negara Digugat, Wakil Menteri tak Boleh Rangkap Jabatan 

pemohon  meminta agar ada penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 yang berkaitan dengan larangan terhadap menteri dalam melakukan rangkap jabatan.

Amnesty International Desak Kepala Bulog dan Seskab Teddy Indra Mundur dari Militer

Usman menjelaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah mengumumkan kepada publik bahwa semua prajurit militer yang menduduki jabatan sipil harus mundur.

Potensi Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Dipersoalkan

Akan tetapi, sampai saat ini Otto masih menjabat Ketua Umum Peradi.

Gagal Kelola Konflik Kepentingan, ICW: 121 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

ICW) menyampaikan hasil penelitian terbaru terkait pejabat atau pimpinan BUMN yang merangkap jabatan. Dari penelitian itu, ICW menemukan sebanyak 121 Komisaris dan 21 Dewan Pengawas

Anies Baswedan Sindir Pejabat Rangkap Jabatan Bertumpuk-tumpuk

Negara tersebut harus menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.

ASN dan Rangkap Jabatan

Setidaknya terdapat 39 Pejabat Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan plat merah.

Larangan Dobel Gaji Bos BUMN akan Menghemat Anggaran

Tidak adanya tambahan gaji atau remunerasi itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN

Pejabat BUMN Rangkap Jabatan Dilarang Terima Gaji Dobel

Tidak adanya tambahan gaji atau remunerasi itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Jangan Ada ASN Kemenkeu Merangkap Konsultan Pajak

Fraksi Demokrat menekankan pemerintah tidak boleh lagi menutupi praktik anak buahnya yang sudah melanggar aturan

Seknas Fitra: Kebijakan Rangkap Jabatan Harus Dievaluasi

Seknas Fitra Gulfino Guevarrato, pejabat pemerintah yang merangkap komisaris BUMN melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publil

Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia