Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
LANGKAH politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kekuatan penyeimbang memunculkan spekulasi soal adanya kesepakatan politik di balik layar.
Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menilai sikap PDIP tak lepas dari dinamika hukum yang menjerat mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan amnesti yang diberikan kepadanya oleh Presiden Prabowo.
"Ditenggarai beberapa pertemuan awal Megawati dengan Presiden Prabowo telah memunculkan dugaan bahwa adanya kesepakatan politik di awal pertemuan mereka, bahwa telah terjadinya tukar-menukar kepentingan antara PDIP dan Prabowo," ujar Efriza saat dihubungi, Minggu (3/8).
Menurutnya, pemberian amnesti kepada Hasto menjadi sinyal kuat yang kemudian direspons PDIP secara politis. Setelah Kongres ke-6 PDIP, partai berlambang banteng itu mengambil sikap resmi mendukung pemerintah, meskipun dengan narasi sebagai kekuatan penyeimbang.
"Dengan adanya sikap serius Presiden Prabowo memberikan amnesti terhadap Hasto, maka PDIP merespons dengan menunjukkan sikap yang tegas saat ini, mendukung pemerintah dengan sifat lebih akomodatif terhadap pemerintahan baru ini," jelas Efriza.
Sikap tersebut menurutnya, sangat berbeda dengan posisi PDIP sebelumnya, ketika Hasto masih menjalani proses hukum dan suasana politik masih memanas usai Pilpres 2024. PDIP di saat Pilpres dinilai lebih menunjukkan sikap oposisi yang tajam, bahkan cenderung konfrontatif terhadap Jokowi dan calon penggantinya, Prabowo.
Kala itu, Efriza mencatat pernyataan-pernyataan keras dari elite PDIP, termasuk Hasto, kerap menyerang isu penyalahgunaan kekuasaan hingga tudingan pengkhianatan politik. Namun ketika Hasto mulai menghadapi persidangan, sikap PDIP mulai berubah, meski belum sepenuhnya jelas. Mereka mulai menunjukkan dukungan terhadap revisi UU TNI, kendati posisinya masih mengambang.
"Mengapa mengambang? Karena saat itu masih dalam perilaku tawar-menawar kepentingan saja dengan meminta Prabowo menyelamatkan karir politik Hasto sekaligus untuk kepentingan keberlanjutan PDIP berorganisasi," jelasnya.
Kini, setelah amnesti dikeluarkan, Efriza menyebut posisi PDIP menjadi lebih tegas. Namun, mereka tidak mengambil jalur oposisi keras, melainkan menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah, sebuah sikap politik yang mirip dengan strategi mereka pada era pemerintahan Jokowi.
Meski demikian, Efriza menyebut langkah PDIP itu bisa jadi belum sepenuhnya memuaskan Presiden Prabowo, yang diduga berharap seluruh partai di parlemen masuk dalam koalisi pemerintahan resmi. Dia menilai perubahan sikap PDIP bukan sekadar transaksi politik sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk tetap relevan di panggung kekuasaan nasional.
"Ini bukan semata-mata transaksional semata, tetapi bagian dari strategi politik jangka panjang PDIP untuk tetap relevan dalam dinamika kekuasaan tanpa harus kehilangan wajah di hadapan konstituennya," kata dia. (Mir/I-1)
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.
Megawati Soekarnoputri setiap malam berzikir dan menyebut nama-nama orang yang mendapatkan ketidakadilan, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) demisioner PDIP Hasto Kristiyanto.
Momen tersebut terjadi di tengah-tengah Megawati menyampaikan pidato politik ketika suasana sedang hening.
TANGIS haru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pecah saat Hasto Kristiyanto muncul di tengah pidato politiknya dalam Kongres ke-6 PDIP
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PENCALONAN Prabowo Subianto sebagai presiden priode kedua pada Pemilihan umum (Pemilu) atau Pilpres 2029 sudah dipastikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved