Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, memberikan catatan mengenai rekam jejak dan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Azis mengatakan Prabowo merupakan produk dari proses panjang yang penuh tekanan dan perubahan, jauh sebelum dirinya memegang mandat kekuasaan tertinggi di Indonesia.
Menurut Azis, watak kepemimpinan Prabowo tidak dibentuk oleh kemapanan, melainkan oleh perjalanan hidup yang menuntut adaptasi cepat sejak usia dini.
"Prabowo dibentuk oleh proses, bukan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak mengubah manusia, ia hanya memperjelas watak yang sudah ada. Kekuasaan adalah cermin pembesar," ujar Azis dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Azis menyoroti bagaimana latar belakang keluarga Djojohadikusumo meletakkan fondasi prinsip yang kuat pada diri Prabowo. Dari sang ayah, Soemitro Djojohadikusumo, Prabowo belajar bahwa gagasan sering kali memiliki harga yang mahal dan tidak selalu disambut ramah oleh kekuasaan.
Sementara dari sang ibu, Dora Marie Sigar, Azis menilai Prabowo menyerap nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan. "Sikap lugas yang sering terlihat pada Prabowo bukanlah hasil perhitungan politik, melainkan watak yang tumbuh dari rumah; berbicara apa adanya dan siap menerima konsekuensi," tambahnya.
Ia mengatakan transisi Prabowo dari dunia militer ke ruang sipil juga menjadi poin krusial. Ia mengatakan jika di militer kepemimpinan dibentuk oleh disiplin tegas dan perintah, maka di ruang sipil Prabowo belajar bahwa kepemimpinan harus dibangun lewat kepercayaan, dialog, dan kesediaan mendengar.
Azis menilai, tantangan memimpin negara saat ini adalah menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan. "Tanpa ketertiban, negara rapuh. Tanpa kebebasan, ia kehilangan jiwa. Keseimbangan ini tidak lahir tiba-tiba, melainkan tumbuh dari perjalanan panjang menghadapi tekanan," jelasnya.
Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa ujian sesungguhnya dari seorang pemimpin adalah saat tekanan datang. Ia meyakini bahwa mereka yang sejak awal ditempa oleh risiko dan keputusan-keputusan sulit seperti yang dialami Prabowo akan lebih siap memikul beban tanggung jawab negara.
"Kepemimpinan tidak lahir dari jabatan, melainkan dari proses panjang menghadapi perubahan dan risiko. Watak beliau sebagai pemimpin sesungguhnya telah dibentuk perlahan lewat perjalanan hidupnya sendiri," pungkas Azis. (H-3)
Tantangan bangsa saat ini tidak hanya datang dari persoalan ekonomi dan geopolitik, tetapi juga dari maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang publik.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wamenkeu sekaligus calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono menegaskan dirinya telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KETUA Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono kini sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan partai.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved