Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dinilai tidak elok menggelar pertemuan yang membahas tentang arah koalisi dalam menentukan calon presiden dalam Pemilu 2024 di Istana.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan hal itu tidak patut apalagi digelar dengan alasan silaturahmi Idul Fitri yang seharusnya bersifat terbuka dan tidak bermuatan politik.
“Kami menilainya itu tidak patut dan tidak pantas,” ujarnya.
Baca juga: Seperti NasDem, PKS tak Terima Undangan Silaturahmi Lebaran di Istana
Menurutnya presiden Jokowi di akhir masa jabatan seharusnya lebih fokus pada upaya mensejahterakan dan menjalankan amanah konstitusi sebaik-baiknya. Dominasi presiden dalam mengatur kebebasan partai politik dalam Pemilu 2024 dinilai kebablasan apalagi menggunakan fasilitas negara yang seharusnya digunakan dalam tugasnya sebagai presiden bukan sebagai petugas partai politik.
“Seorang presiden, pemimpin rakyat, tentu sebaiknya di sisa pemerintahannya fokus memberikan peninggalan terbaik yang bermanfaat untuk rakyat. Bagaimana presiden menjalankan amanah konstitusi bukan sibuk bermanuver politik di luar wewenangnya,” ungkapnya.
Baca juga: Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi tidak Perlihatkan Netralitas di Pilpres 2024
Sebelumya Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik koalisi ke istana merdeka, Selasa (2/5). Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan silaturahmi dan sudah biasa dilakukan di istana. Namun yang menarik pertemuan itu diakui beberapa elite parpol akan membahas tentang arah koalisi dan mencari atau menentukan calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu 14 Februari 2024. (Sru/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved