Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dinilai tidak elok menggelar pertemuan yang membahas tentang arah koalisi dalam menentukan calon presiden dalam Pemilu 2024 di Istana.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan hal itu tidak patut apalagi digelar dengan alasan silaturahmi Idul Fitri yang seharusnya bersifat terbuka dan tidak bermuatan politik.
“Kami menilainya itu tidak patut dan tidak pantas,” ujarnya.
Baca juga: Seperti NasDem, PKS tak Terima Undangan Silaturahmi Lebaran di Istana
Menurutnya presiden Jokowi di akhir masa jabatan seharusnya lebih fokus pada upaya mensejahterakan dan menjalankan amanah konstitusi sebaik-baiknya. Dominasi presiden dalam mengatur kebebasan partai politik dalam Pemilu 2024 dinilai kebablasan apalagi menggunakan fasilitas negara yang seharusnya digunakan dalam tugasnya sebagai presiden bukan sebagai petugas partai politik.
“Seorang presiden, pemimpin rakyat, tentu sebaiknya di sisa pemerintahannya fokus memberikan peninggalan terbaik yang bermanfaat untuk rakyat. Bagaimana presiden menjalankan amanah konstitusi bukan sibuk bermanuver politik di luar wewenangnya,” ungkapnya.
Baca juga: Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi tidak Perlihatkan Netralitas di Pilpres 2024
Sebelumya Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik koalisi ke istana merdeka, Selasa (2/5). Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan silaturahmi dan sudah biasa dilakukan di istana. Namun yang menarik pertemuan itu diakui beberapa elite parpol akan membahas tentang arah koalisi dan mencari atau menentukan calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu 14 Februari 2024. (Sru/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved