Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PRESIDEN Joko Widodo dinilai tidak elok menggelar pertemuan yang membahas tentang arah koalisi dalam menentukan calon presiden dalam Pemilu 2024 di Istana.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan hal itu tidak patut apalagi digelar dengan alasan silaturahmi Idul Fitri yang seharusnya bersifat terbuka dan tidak bermuatan politik.
“Kami menilainya itu tidak patut dan tidak pantas,” ujarnya.
Baca juga: Seperti NasDem, PKS tak Terima Undangan Silaturahmi Lebaran di Istana
Menurutnya presiden Jokowi di akhir masa jabatan seharusnya lebih fokus pada upaya mensejahterakan dan menjalankan amanah konstitusi sebaik-baiknya. Dominasi presiden dalam mengatur kebebasan partai politik dalam Pemilu 2024 dinilai kebablasan apalagi menggunakan fasilitas negara yang seharusnya digunakan dalam tugasnya sebagai presiden bukan sebagai petugas partai politik.
“Seorang presiden, pemimpin rakyat, tentu sebaiknya di sisa pemerintahannya fokus memberikan peninggalan terbaik yang bermanfaat untuk rakyat. Bagaimana presiden menjalankan amanah konstitusi bukan sibuk bermanuver politik di luar wewenangnya,” ungkapnya.
Baca juga: Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi tidak Perlihatkan Netralitas di Pilpres 2024
Sebelumya Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik koalisi ke istana merdeka, Selasa (2/5). Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan silaturahmi dan sudah biasa dilakukan di istana. Namun yang menarik pertemuan itu diakui beberapa elite parpol akan membahas tentang arah koalisi dan mencari atau menentukan calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu 14 Februari 2024. (Sru/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved