Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo dinilai tidak elok menggelar pertemuan yang membahas tentang arah koalisi dalam menentukan calon presiden dalam Pemilu 2024 di Istana.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan hal itu tidak patut apalagi digelar dengan alasan silaturahmi Idul Fitri yang seharusnya bersifat terbuka dan tidak bermuatan politik.
“Kami menilainya itu tidak patut dan tidak pantas,” ujarnya.
Baca juga: Seperti NasDem, PKS tak Terima Undangan Silaturahmi Lebaran di Istana
Menurutnya presiden Jokowi di akhir masa jabatan seharusnya lebih fokus pada upaya mensejahterakan dan menjalankan amanah konstitusi sebaik-baiknya. Dominasi presiden dalam mengatur kebebasan partai politik dalam Pemilu 2024 dinilai kebablasan apalagi menggunakan fasilitas negara yang seharusnya digunakan dalam tugasnya sebagai presiden bukan sebagai petugas partai politik.
“Seorang presiden, pemimpin rakyat, tentu sebaiknya di sisa pemerintahannya fokus memberikan peninggalan terbaik yang bermanfaat untuk rakyat. Bagaimana presiden menjalankan amanah konstitusi bukan sibuk bermanuver politik di luar wewenangnya,” ungkapnya.
Baca juga: Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi tidak Perlihatkan Netralitas di Pilpres 2024
Sebelumya Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik koalisi ke istana merdeka, Selasa (2/5). Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan silaturahmi dan sudah biasa dilakukan di istana. Namun yang menarik pertemuan itu diakui beberapa elite parpol akan membahas tentang arah koalisi dan mencari atau menentukan calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu 14 Februari 2024. (Sru/Z-7)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved