Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
LAPORAN hasil TKA SMA yang dirilis Kemendikdasmen masih berkutat pada peringkat dan perbandingan antarsiswa, alih-alih menjabarkan capaian kompetensi secara detail sesuai dengan kurikulum. Instrumen penilaian memang sudah berbasis kurikulum, tetapi interpretasi hasilnya terjebak dalam paradigma normatif yang gagal menjawab pertanyaan paling mendasar: kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai siswa?
FUNGSI PENTING PENILAIAN
"Bagaimana guru mengetahui bahwa siswa telah belajar sebelum mereka diuji?" Ungkapan itu menunjukkan penilaian merupakan komponen yang bobotnya setara dengan proses pembelajaran. Hasil penilaian berfungsi sebagai sarana memperoleh informasi mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran.
Melalui penilaian, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, sekaligus mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran. Karena itu, penilaian tidak dapat dipisahkan dari kurikulum dan pembelajaran. Penilaian harus dirancang secara terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran.
Anthony J Nitko (1994) menegaskan penilaian yang baik memberikan informasi bermakna untuk perbaikan pembelajaran, membantu guru mengambil keputusan, dan mendukung siswa memahami kemajuan belajarnya. Penilaian ialah bagian integral dari sistem pembelajaran berkelanjutan, bukan sekadar alat seleksi.
PENILAIAN BERBASIS KURIKULUM
Konsep penilaian berbasis kurikulum diperkenalkan Nitko (1994) sebagai kritik terhadap praktik penilaian yang tidak selaras dengan tujuan kurikulum. Dalam pendekatan itu, kurikulum menjadi dasar utama dalam menentukan apa yang dinilai, bagaimana penilaian dilakukan, dan bagaimana hasil penilaian diinterpretasikan.
Penilaian harus diturunkan langsung dari tujuan, kompetensi, dan standar yang tertuang dalam kurikulum. Penilaian yang tidak berbasis kurikulum berpotensi menghasilkan informasi yang tidak relevan bagi pembelajaran. Penilaian yang hanya berfokus pada perbandingan antarsiswa, tanpa memperhatikan kompetensi yang harus dikuasai, dapat mengaburkan tujuan pendidikan.
Penilaian berbasis kurikulum, seperti TKA, menuntut keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dalam kerangka itu, penilaian berfungsi menjawab pertanyaan utama: apakah siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan kurikulum? Keberhasilan belajar diukur dari penguasaan standar yang telah ditetapkan.
Namun, kurikulum yang jelas saja tidak cukup. Cara kita membaca hasil penilaian, bagaimana menginterpretasikan skor siswa, sama pentingnya dengan desain penilaian itu sendiri.
PENILAIAN DENGAN ACUAN NORMA
Penilaian acuan norma menginterpretasikan hasil belajar siswa dengan membandingkannya terhadap hasil belajar siswa lain dalam suatu kelompok. Fokusnya ialah posisi relatif seseorang: peringkat, persentil, atau standar deviasi.
Dalam pendekatan itu, makna suatu skor bergantung pada karakteristik kelompok. Seorang siswa dapat dinyatakan berprestasi tinggi apabila nilainya di atas rata-rata kelompok meskipun secara absolut penguasaan kompetensinya belum tentu memadai.
Pendekatan itu sering digunakan untuk keperluan seleksi, klasifikasi, atau penentuan peringkat. Namun, dalam konteks pembelajaran berbasis kurikulum, pendekatan itu kurang mampu memberikan informasi tentang apa yang telah dan belum dikuasai siswa.
PENILAIAN DENGAN ACUAN KRITERIA
Berbeda dengan acuan norma, penilaian acuan kriteria menginterpretasikan hasil belajar berdasarkan kriteria atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokusnya ialah tingkat penguasaan kompetensi, bukan perbandingan dengan siswa lain.
Dalam pendekatan itu, siswa dinyatakan tuntas apabila telah memenuhi standar yang ditetapkan, terlepas dari kinerja siswa lain. Pendekatan itu selaras dengan tujuan pendidikan berbasis kurikulum karena menekankan pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan secara eksplisit. Contoh penerapannya antara lain kriteria ketuntasan minimal (KKM), uji kompetensi, dan penilaian berbasis standar.
Nitko menegaskan penilaian acuan kriteria lebih sesuai dengan prinsip penilaian berbasis kurikulum. Melalui pendekatan itu, hasil penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara spesifik sehingga memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan pembelajaran. Selain itu, penilaian acuan kriteria dinilai lebih adil karena setiap siswa dinilai berdasarkan standar yang sama, bukan berdasarkan performa kelompok.
Dalam konteks penilaian berbasis kurikulum seperti TKA, menurut penulis, penilaian acuan kriteria memiliki keunggulan karena mampu memberikan informasi lebih bermakna bagi pembelajaran dan evaluasi kurikulum. Acuan norma cenderung menghasilkan distribusi nilai yang relatif tetap sehingga selalu ada siswa pada kategori rendah. Sebaliknya, acuan kriteria memungkinkan seluruh siswa mencapai ketuntasan apabila standar pembelajaran telah dikuasai. Pendekatan itu sejalan dengan upaya Mendikdasmen untuk meningkatkan pendidikan bermutu untuk semua.
IRONI LAPORAN TKA
TKA didesain berbasis kurikulum. Namun, laporan hasil TKA SMA dan sederajat yang dirilis Kemendikdasmen masih sebatas membandingkan pencapaian siswa. Dengan kata lain, instrumen penilaian sudah dirancang berbasis kurikulum, tetapi interpretasi hasilnya masih menggunakan kacamata acuan norma. Guru dan siswa memperoleh informasi tentang peringkat, tetapi tidak mendapat gambaran jelas: kompetensi mana yang sudah dikuasai, mana yang belum, dan apa langkah perbaikan selanjutnya.
MODEL RASCH SEBAGAI SOLUSI
Analisis butir soal model Rasch menawarkan jalan keluar. Model itu merupakan salah satu model dalam item response theory (IRT) yang memungkinkan pengukuran kemampuan hasil belajar siswa secara objektif dan independen dari kelompok sampel (sample invariant).
Dalam model Rasch, probabilitas seseorang menjawab suatu butir soal dengan benar ditentukan perbedaan antara kemampuan individu dan tingkat kesulitan soal. Model itu menghasilkan skala pengukuran interval (logit) yang bersifat invarian sehingga mendukung interpretasi hasil secara acuan kriteria.
Penggunaan model Rasch sejalan dengan prinsip penilaian berbasis kurikulum. Dengan model itu, tingkat kemampuan siswa dapat dipetakan secara jelas terhadap tingkat kesulitan soal yang merepresentasikan kompetensi kurikulum. Hal itu memungkinkan penetapan batas ketuntasan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan distribusi skor kelompok. Dua siswa sama-sama skor 70, misalnya. Laporan biasa menyatakan mereka setara, tetapi model Rasch mengungkap: A unggul di dasar, B unggul di tingkat tinggi.
Selain itu, model Rasch menyediakan informasi diagnostik penting seperti kesesuaian soal dengan model (item fit), unidimensionalitas, dan peta person-item (Wright map). Informasi itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas instrumen penilaian serta memastikan soal-soal yang digunakan benar-benar mengukur kompetensi yang dimaksud. Analisis model Rasch memperkuat penilaian berbasis kurikulum dengan mengubah TKA dari sekadar alat pemeringkatan menjadi instrumen diagnostik yang bermakna.
Dengan mengadopsi model Rasch dalam pengolahan hasil TKA, kita melangkah menuju pendidikan bermutu untuk semua. Wallahu a'lam bishshawab.
Data hasil TKA menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam memetakan capaian pendidikan antarwilayah.
Kemendikdasmen berkomitmen menyempurnakan TKA melalui evaluasi berkelanjutan dan dialog dengan pemangku kepentingan.
Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kemendikdasmen harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nasional.
DI banyak ruang kelas Indonesia, angka-angka hasil penilaian sering hadir tanpa makna yang benar-benar dipahami.
PADA November 2025 dunia pendidikan kita dikejutkan oleh dua peristiwa yang menyita perhatian nasional.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah dalam merombak wajah pendidikan di wilayah perbatasan.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan sejak dini.
Pemerintah salurkan PIP 2026 sebesar Rp450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid TK guna perkuat Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan pendidikan.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Wamendikdasmen menekankan bahwa saat ini guru juga memerlukan peningkatan kompetensi dan jangan hanya fokus pada persoalan kesejahteraan saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved