Refleksi Akhir Tahun: Membaca Ulang Data Pendidikan

DI banyak ruang kelas Indonesia, angka-angka hasil penilaian sering hadir tanpa makna yang benar-benar dipahami. Nilai diumumkan, rapor dibagikan, peringkat ditentukan, lalu pembelajaran berjalan kembali seperti semula. Ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut hasil tes kompetensi akademik (TKA) matematika SMA/SMK 'jeblok', pernyataan itu seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai kabar buruk, tetapi juga sebagai cermin besar yang memantulkan persoalan mendasar pendidikan kita: penilaian belum sepenuhnya dimaknai sebagai alat refleksi dan perbaikan pembelajaran.

Dari titik itulah potret pendidikan Indonesia 2025/2026 perlu dibaca ulang, tidak hanya melalui angka capaian, tetapi juga melalui cara kita memahami, mengolah, dan menggunakan penilaian baik dalam kondisi normal maupun krisis.

 

Baca juga : Dari Ujian ke Pembelajaran: Membangun Budaya Asesmen Baru

LITERASI PENILAIAN

Pernyataan Menteri Mu’ti tersebut menegaskan bahwa masih terdapat banyak aspek yang perlu dibenahi dalam proses dan capaian pembelajaran siswa. Karena itu, para pemangku kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah, termasuk satuan pendidikan, tidak lagi dapat memaknai penilaian sebatas agenda rutin tahunan.

Setiap hasil TKA yang diumumkan semestinya segera ditindaklanjuti melalui analisis data yang cermat untuk mengidentifikasi persoalan pembelajaran dan merumuskan solusi yang nyata serta terukur. Upaya itu menuntut kerja bersama dan sinergi antarpihak agar lahir strategi dan langkah teknis yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa.

Baca juga : Refleksi Akhir Tahun Pendidikan Perdamaian di Indonesia

Pemangku kebijakan pendidikan di daerah dan para pelaksana pendidikan di sekolah menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing, tetapi tetap perlu bergerak dalam satu irama untuk mencapai tujuan kurikulum dan standar kelulusan. Di tingkat kementerian, Pusat Asesmen diharapkan melakukan evaluasi terhadap program pendidikan sekolah guna memastikan adanya keselarasan antara kurikulum dan standar kelulusan dengan praktik pembelajaran serta penilaian di kelas melalui kajian curriculum alignment.

Keselarasan tersebut harus tampak secara nyata apabila penilaian standar seperti TKA ingin terus dijadikan tolok ukur mutu pendidikan nasional. Karena itu, Pusat Penilaian Pendidikan perlu melaksanakan kajian keselarasan itu secara berkala. Di tingkat sekolah, kepala sekolah dan guru harus dipersiapkan secara sistematis agar memahami fungsi dan prinsip penilaian yang bermutu, termasuk kemampuan menyusun instrumen, menganalisis hasil, dan melaporkan penilaian kelas sebagai bagian dari literasi penilaian.

 

PENTINGNYA DATA HASIL PENILAIAN

Selama lebih dari dua dekade, skor Indonesia dalam berbagai penilaian internasional seperti PISA dan TIMSS cenderung stagnan. Masalah utamanya bukan kita kekurangan data, melainkan data belum dimanfaatkan secara bermakna. Hasil penilaian sering berhenti pada rapor dan peringkat, gagal berfungsi sebagai umpan balik yang membantu siswa menemukan strategi belajar yang lebih baik dan menolong guru mengajar secara lebih efektif.

Padahal, itulah esensi penilaian pendidikan. Penilaian sama pentingnya dengan proses pembelajaran itu sendiri. Ketika data tidak digunakan untuk refleksi, sistem pendidikan kehilangan kemampuannya untuk memprediksi dan memantau perkembangan kualitas pembelajaran. Jika pola itu tidak segera dikoreksi, bukan tidak mungkin TKA dan penilaian standar lainnya akan mengalami nasib serupa: tetap diselenggarakan, tetapi minim dampak terhadap peningkatan mutu. Krisis bencana 'menghadirkan ujian nyata' atas cara kita memaknai penilaian.

 

PENDIDIKAN DI TENGAH BENCANA

Menjelang akhir semester ganjil 2025, sejumlah wilayah di Sumatra, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dilanda banjir bandang. Banyak sekolah sedang bersiap melaksanakan penilaian akhir semester ketika bencana terjadi. Sebagian sekolah meniadakan ujian dengan pertimbangan psikososial, sementara sebagian lain tetap melanjutkan agenda tahunan tersebut.

Sekolah Sukma Bangsa Aceh, yang berada di Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe, juga berada pada situasi serupa. Secara akademik, bahan penilaian telah disiapkan melalui rangkaian lokakarya guru untuk memastikan keselarasan antara tujuan pembelajaran, indikator soal, dan ekspektasi kurikulum. Namun, dalam konteks bencana, sekolah memilih meniadakan penilaian semester dan menggantinya dengan kegiatan kemanusiaan: bantuan pangan, trauma healing, dan berbagai aktivitas pendidikan alternatif.

Keputusan itu menunjukkan pendidikan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Dalam situasi krisis, penilaian tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika dan keberpihakan pada kondisi nyata peserta didik.

 

MITIGASI LEARNING LOSS

Potensi terjadinya learning loss akibat banjir bandang hampir tidak dapat dihindari. Untuk merespons kondisi tersebut, Kemendikdasmen telah menyiapkan berbagai program yang berkaitan dengan kurikulum, pembelajaran, serta aktivitas pendukung lainnya. Menteri Mu’ti juga menyampaikan rencana penerapan kurikulum darurat dengan durasi fleksibel, mulai tiga bulan hingga satu tahun. Langkah-langkah itu penting untuk menahan penurunan signifikan pada capaian kognitif, keterampilan vokasi, dan kemampuan sosial yang sebelumnya telah dimiliki siswa.

Meski hingga kini belum tersedia kajian nasional yang memetakan secara komprehensif potensi learning loss pada anak usia 4-17 tahun, sekolah tetap memikul tanggung jawab menjaga mutu pembelajaran. Sekolah tidak harus bergantung sepenuhnya pada penilaian standar untuk mengetahui posisi belajar siswa, tetapi dapat memanfaatkan penilaian diagnostik yang dirancang guru secara mandiri dan kolaboratif.

Pada saat yang sama, kapasitas guru dan siswa perlu terus dikembangkan agar pembelajaran tetap optimal. Pengalaman-pengalaman baik yang lahir selama masa bencana tidak serta-merta hilang ketika kondisi kembali normal, tetapi justru dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan pendidikan selanjutnya (Schleicher, 2020).

 

PEMBELAJARAN BERMAKNA UNTUK MASA DEPAN

Pembelajaran di masa bencana, dan sesudahnya, perlu difokuskan pada kompetensi esensial yang benar-benar berguna bagi keberlanjutan pendidikan dan dunia kerja siswa. Muatan kurikulum perlu ditinjau ulang agar selaras dengan kebutuhan masa depan. Untuk itu, pembelajaran tidak cukup menekankan penguasaan konten, tetapi juga pemaknaan.

Pembelajaran mendalam mengarahkan siswa untuk mampu memanfaatkan apa yang dipelajari dalam berbagai konteks baru. Itu ialah pembelajaran transformatif, ketika siswa tidak hanya hafal fakta atau prosedur, tetapi memahami kapan, bagaimana, dan mengapa pengetahuan tersebut digunakan.

Dalam konteks itulah penilaian menemukan kembali maknanya: sebagai alat untuk menumbuhkan kapasitas, bukan sekadar mengukur hasil.

Potret pendidikan 2025/2026 akhirnya bukan hanya tentang rendah atau tingginya skor penilaian, melainkan juga tentang keberanian sistem pendidikan, dari pusat hingga kelas, untuk belajar dari data, dari krisis, dan dari pengalaman nyata. Di sanalah harapan perbaikan pendidikan bermula. Wallahualam.