Jokowi Diminta Jangan Cari Muka soal UU KPK Lama

KETUA Masyarakat anti korupsi Boyamin Saiman meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama. UU itu diusulkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan mengembalikan KPK ke UU lama dilontarkan Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Jokowi menyetujui.

"Saya mohon jangan hanya mencari muka pada isu UU KPK, yang nyata -nyata diubah pada masa Jokowi jadi presiden pada 2019," kata dia menjawab Media Indonesia di Solo, Minggu (15/2).

Baca juga : MAKI: Kesan KPK Melindungi Kaesang Sudah Dirasakan Sejak Awal

Dia ungkapkan, dirinya mendapatkan banyak sumber atau bocoran dari kalangan legislator di DPR RI, bahwa sebenarnya UU KPK akan diamputasi sejak lama.

"Ketika 2018 mendapatkan lampu hijau dari istana, DPR mulai berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan, keputusannya (mengesahkan revisi UU KPK) dengan aklamasi yang dipaksakan. Mestinya voting, karena ada dua fraksi yang tidak setuju," kata Boyamin .

Pembahasan revisi UU KPK, sambung dia, merupakan hasil pembahasan DPR RI dan pemerintah melalui utusan yang dikirim. 

Baca juga : Perppu dari Jokowi Dinilai Bisa Kembali Mempertajam KPK

"Jadi kalau ( Jokowi ) bilang tidak tandatangan, kan konsekuensinya setelah 30 hari UU KPK ( yang direvisi itu ) ya sah," sergah Boyamin.

Ketika revisi UU KPK akhirnya diundangkan pada 2019, ia mengatakan Jokowi terkesan setuju atau melakukan pembiaran tes wawasan kebangsaan berlaku pada pegawai KPK. Itu berujung pada terganggungnya independensi KPK karena pegawainya berada di bawah pemerintah.

Boyamin juga menyayangkan Jokowi tidak pernah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) agar KPK kembali ke UU lama.

Karena itu, Boyamin justru mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar menerbit Perppu untuk kembali ke UU KPK lama dan Perppu Pengesahan UU Perampasan Aset. (H-4)