Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan melindungi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dalam dugaan kasus gratifikasi jet pribadi.
Boyamin mengatakan, kesan melindungi ini sebenarnya sudah dirasakan sejak awal kasus dugaan gratifikasi itu mencuat ke publik. Di mana, KPK awalnya ingin melakukan pemeriksaan terhadap Kaesang, namun tidak dilakukan hingga akhirnya Kaesang hadir sendiri ke KPK.
"Kalau terkesan melindungi ini memang kita sudah rasakan, misalnya dulu mau memeriksa kemudian tidak jadi memeriksa, lalu kasus tersebut mau dipindahkan ke pengaduan masyarakat bukan gratifikasi.
Baca juga : Bukan Empat, Penumpang Jet Pribadi yang Angkut Kaesang Berjumlah 8 Orang
Jadi istilah saya, KPK ini 'jungkat-jungkit'," kata Boyamin saat dihubungi, Sabtu (21/9).
Menurutnya, lebih baik KPK sejak awal diam-diam saja dalam melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan gratifikasi tersebut. Jangan mengeluarkan pernyataan ingin memeriksa namun tidak dilakukan hingga akhirnya menimbulkan kesan melindunginya.
"Kalau sejak awal (KPK) diam saja kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan itu lebih bagus. Tapi ketika bicara mau periksa tapi diralat, kemudian mau diperiksa lagi karena Kaesang datang, ya memang kesan melindunginya tidak bisa dilepaskan itu," tuturnya.
Boyamin menekankan agar KPK untuk segera menuntaskan kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang ini. KPK sendiri harus segera menentukan bahwa penggunaan jet pribadi ini diperbolehkan atau tidak.
"Kalau dilarang berapa biaya yang harus diganti Kaesang itu berkaitan dengan fasilitas yang diterima. Sekarang kasus dugaan gratifikasi ini harus segera diselesaikan dulu supaya masyarakat segera selesai juga dari polemik-polemik ini," tuturnya. (Z-9)
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Jet pribadi Dassault Falcon 50 menjadi sorotan usai kecelakaan di Ankara yang menewaskan Panglima Libia.
Operator biasanya mencari kandidat dengan etika kerja tinggi, kemampuan bahasa internasional, serta pengalaman bertahun-tahun dalam layanan premium.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan agar kasus penggunaan jet pribadi oleh ketua dan para Anggota KPU RI harus menjadi pelajaran berharga.
DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU setelah terungkap fakta penggunaan 90 miliar APBN
Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPU agar lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved