Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi tidak Perlihatkan Netralitas di Pilpres 2024

GURU Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin terlihat ikut andil dalam penentuan koalisi untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terbaru, Presiden Jokowi diketahui menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) di Istana Negara pada Selasa (2/5) malam. Agenda yang diperuntukkan menjadi acara silaturahmi Lebaran itu, diperkirakan juga akan membahas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Denny mengatakan, Jokowi telah ingkar dengan perkataannya yang selama ini selalu menyatakan bahwa dirinya tidak ikut andil dalam menentukan capres-cawapres dan menyerahkan keputusan tersebut kepada masing-masing ketua umum partai politik (parpol).

Baca juga: Kalah Saing, Peluang Terbesar Airlangga Adalah Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024

"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa presiden sudah bermain kata-kata tidak jujur kepada publik karena berkali-kali (Jokowi) telah mengatakan soal capres itu urusan ketum-ketum partai. Tapi terbukti semakin kelihatan, semakin telanjang bahwa beliau ikut menjadi penentu dalam koalisi capres bahkan pasangan calon," ucap Denny dalam keterangannya, Selasa (2/5).

"Ini tentu menjadi contoh yang buruk dari seorang kepala negara yang seharusnya bisa dipegang omongannya," imbuhnya.

Baca juga: Sibuk dengan Ketum Parpol, Presiden Jokowi Dinilai Sulit Netral di Pemilu 2024

Denny menegaskan, seorang presiden seharusnya netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Jokowi seharusnya dapat menjadi wasit yang netral pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu

"Setiap pribadi termasuk pak Jokowi tentu punya preferensi capres pilihan beliau, tapi pak Jokowi adalah presiden sehingga bukan hanya tidak etis, tapi bahkan melanggar konstitusi kalau ikut masuk ke dalam penentuan koalisi bahkan penentuan calon presiden," terang Denny.

Bagi Denny bila Presiden Jokowi betul-betul terbukti ikut campur dalam penentuan koalisi capres-cawapres tertentu, hal ini tentu sangat menodai prinsip dasar pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Amanat konstitusi harus dijaga, dan Ini tidak terlihat (adanya) netralitas itu dari seorang kepala negara yang bernama Presiden Jokowi," tukasnya. (Rif/Z-7)