Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) di Istana Negara pada Selasa (2/5) malam. Selain menjadi acara silaturahmi Lebaran, pertemuan itu diperkirakan juga akan membahas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ini bukan merupakan kali pertama Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah ketum parpol menjelang Pemilu 2024. Jokowi akhir-akhir ini memang terlihat sibuk melakukan pertemuan yang berkaitan dengan parpol.
Menanggapi pertemuan tersebut, Dosen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai, secara politik fenomena tersebut bisa dipahami, dia menilai ada beberapa hal yang dapat dicermati terkait agenda itu.
Baca juga: Presiden Kumpulkan Para Ketum Parpol Koalisi Pemerintahan Hari Ini
"Pertama, presiden memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan program kerjanya kepada calon atau bahkan parpol yang memiliki pandangan dan satu visi dengan presiden," tutur Aditya dalam keterangannya, Selasa (2/5).
"Kedua, pada saat ini presiden juga perlu memastikan koalisi pemerintahan berjalan efektif dikala dinamika pencapresan semakin menguat," imbuhnya.
Baca juga: Hadiri Pencapresan Ganjar, Demokrat Nilai Presiden Jokowi Berpotensi Cederai Demokrasi
Disinggu terkait, bukankah seharusnya presiden bersikap netral di tahun politik, Aditya menyebut akan sangat sulit bagi Jokowi untuk bersikap sepenuhnya netral.
"Presiden sebagai institusi politik tidak bisa sepenuhnya netral dalam kontestasi karena memang pemilu sarat kepentingan, termasuk kepentingan presiden sebagai individu," jelasnya.
Aditya pun dapat memahami apa yang sedang dilakukan Jokowi saat ini, dia pun menyebut secara hukum kegiatan ini merupakan hal yang normatif.
"Secara politik bisa dipahami fenomenanya. Secara legal, saya pikir hanya aspek normatif saja dalam interaksi di koalisi pemerintahan ataupun koalisi pencapresan dalam pemilu," tukasnya. (Rif/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved