Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) di Istana Negara pada Selasa (2/5) malam. Selain menjadi acara silaturahmi Lebaran, pertemuan itu diperkirakan juga akan membahas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ini bukan merupakan kali pertama Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah ketum parpol menjelang Pemilu 2024. Jokowi akhir-akhir ini memang terlihat sibuk melakukan pertemuan yang berkaitan dengan parpol.
Menanggapi pertemuan tersebut, Dosen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai, secara politik fenomena tersebut bisa dipahami, dia menilai ada beberapa hal yang dapat dicermati terkait agenda itu.
Baca juga: Presiden Kumpulkan Para Ketum Parpol Koalisi Pemerintahan Hari Ini
"Pertama, presiden memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan program kerjanya kepada calon atau bahkan parpol yang memiliki pandangan dan satu visi dengan presiden," tutur Aditya dalam keterangannya, Selasa (2/5).
"Kedua, pada saat ini presiden juga perlu memastikan koalisi pemerintahan berjalan efektif dikala dinamika pencapresan semakin menguat," imbuhnya.
Baca juga: Hadiri Pencapresan Ganjar, Demokrat Nilai Presiden Jokowi Berpotensi Cederai Demokrasi
Disinggu terkait, bukankah seharusnya presiden bersikap netral di tahun politik, Aditya menyebut akan sangat sulit bagi Jokowi untuk bersikap sepenuhnya netral.
"Presiden sebagai institusi politik tidak bisa sepenuhnya netral dalam kontestasi karena memang pemilu sarat kepentingan, termasuk kepentingan presiden sebagai individu," jelasnya.
Aditya pun dapat memahami apa yang sedang dilakukan Jokowi saat ini, dia pun menyebut secara hukum kegiatan ini merupakan hal yang normatif.
"Secara politik bisa dipahami fenomenanya. Secara legal, saya pikir hanya aspek normatif saja dalam interaksi di koalisi pemerintahan ataupun koalisi pencapresan dalam pemilu," tukasnya. (Rif/Z-7)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved